SAMARINDA : Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menyebut Kaltim mulai melakukan transformasi ekonomi dari sebelumnya struktur ekonomi masih bertumpu pada sektor pertambangan dan penggalian, perlahan bergeser pada sektor lain seperti jasa dan pengolahan.
“Setahun terakhir kita berhasil melakukan transformasi ekonomi hingga delapan persen,” sebutnya pada Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) 2024 di Oakwood Suites Kuningan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).
Sebagai informasi, Pemprov Kaltim dinilai memiliki kinerja baik sehingga pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Tempo Media Grup memilih Kaltim untuk mengikuti penjurian Apresiasi Kinerja Pemda 2024.
Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya sebanyak 18 provinsi termasuk Kaltim yang masuk seleksi secara ketat oleh Kemendagri dan Tempo Media selama tiga bulan.
Ia pun mempresentasikan secara singkat dan lugas sejumlah program pembangunan serta transformasi ekonomi di Benua Etam dihadapan Dewan Juri.
Diantaranya Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobi Hamzar Rafinus, Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional, Siti Zuhro, Sekretaris Itjen Kemendagri, Ahmad Husin Tambunan dan Direktur Utama PT Tempo Inti Media, Arif Zulkifly.
Akmal menjelaskan, transformasi ekonomi itu memberi pengaruh pada indeks-indeks lainnya, mulai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi serta meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim.
Selain itu, ia juga mengungkapkan Kaltim tengah berupaya membangun ketahanan pangan di tengah tingginya kultur menambang dan minimnya kultur agraris.
“Padahal sesuai arahan Presiden Prabowo ketahanan pangan harus dihadirkan,” tuturnya.
Akmal meyakini, lahan-lahan bekas tambang nantinya dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan kegiatan lain yang akan membuat ketahanan pangan semakin kuat.
“Saya yakin, dengan ketahanan pangan juga akan berdampak positif pada penanganan masalah stunting di Kaltim,” yakinnya.
Berdasarkan paparan Akmal Malik, Dewan Juri Dirut Tempo Inti Media, Arif Zulkifli pun menanyakan bagaimana rencana besar menjadikan lahan eks tambang di Kaltim sebagai lahan pertanian.
Ia juga mengingatkan tentang program food estate di Kalimantan Tengah yang dinilainya gagal.
Akmal menjawab, kebijakan desentralisasi hingga saat ini mash belum berjalan secara tepat. Pendelegasian kewenangan kepada daerah tidak berjalan baik, padahal SDM di daerah juga tidak kalah hebat.
“Kita dijerat pada persoalan kewenangan,” ucapnya.
Sementara terkait pengelolaan lahan eks tambang, saat ini Kaltim membentuk Forum Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) Mineral dan Batu Bara Kaltim.
Salah satu kewajibannya adalah melakukan penanaman pada lahan-lahan bekas tambang. Kegiatan itu sudah mulai berjalan dengan baik.
“PT Kitadin sudah panen sawahnya seluas 75 ha,
Berau Coal juga menanam dan membangun
pabrik kakao di Berau,” bangganya.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu menambahkan, PT Indominco juga membangun void-void untuk menyuplai kebutuhan air di wilayah Kutai Timur (Kutim).
“Pendekatan seperti ini yang sudah dilakukan,
insyaallah bisa berjalan,” pungkasnya.
Turut mendampingi Pj Gubernur, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim (Bappeda) Yusliando.
Tampak hadir pula, Kadis Sosial Kaltim Andi Muhammad Ishak, Kadis ESDM Bambang Arwanto serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Siti Sugiyanti.(*)