SAMARINDA: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur (Kaltim) Yusliando, menekankan urgensi pengurangan ketergantungan Kaltim pada sektor batu bara.
Mengingat isu global tentang pemanasan global dan emisi gas rumah kaca, Yusliando menjelaskan bahwa transisi energi fosil harus dilakukan secara bertahap.
Diperkirakan pada tahun 2050 atau 2060 dunia tidak lagi menggunakan energi fosil seperti batu bara.
“Kalau pertanyaannya apakah ini mesti sekarang dihentikan? Tidak, kita harus melakukannya secara perlahan-lahan. Artinya kapan kita berhenti ini juga harus disesuaikan dengan kesiapan kita di daerah dan juga terkait dengan sejauh mana permintaan batu bara itu di dunia,” jelas Yusliando pada Jumat (2/7/2024).
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kaltim telah menetapkan sejumlah klaster industri untuk mendorong sektor manufaktur sebagai pengganti ketergantungan pada batu bara. Ini sejalan dengan visi transisi energi yang tidak lagi memanfaatkan energi fosil untuk pembangkit listrik.
Maka itu, Yusliando menegaskan pentingnya calon kepala daerah periode 2024-2029 menyusun visi dan misi yang selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Menurutnya, keseimbangan pembangunan akan sulit tercapai jika visi dan misi tersebut tidak mengacu pada RPJPD yang telah disusun.
“Jadi kita harapkan mengacu kesana sehingga nanti ada keseimbangan pembangunan,” ujar Yusliando.
Yusliando juga menyoroti pentingnya strategi calon kepala daerah dalam menjanjikan program-program politiknya, khususnya di bidang pendidikan. Ia menekankan, akses dan mutu pendidikan di Kaltim masih perlu ditingkatkan.
“Masalahnya ini akses dan mutu pendidikan kita masih kurang. Tergantung dari kepala daerah kalau misalnya dia mengambil janji politik terkait dengan beasiswa ya Monggo. Memang masih ada keterkaitan kalau strateginya membangun sekolah-sekolah itu juga masuk,” ungkap Yusliando.
Ia menambahkan bahwa janji politik yang bersifat populer biasanya adalah beasiswa, yang sejalan dengan upaya meningkatkan akses pendidikan.
Namun, kepala daerah juga dapat memilih strategi lain seperti peningkatan pembangunan sekolah.(*)