BONTANG: Fraksi PKS bersemangat memberikan pandangan umum dalam Raker Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Pertemuan ini berlangsung di Sekretariat DPRD Kota Bontang, Senin (18/9/2023).
Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bontang, Suharno, mengungkapkan, fraksinya menyampaikan 9 (sembilan) pandangan yang dianggap krusial untuk kemajuan Bontang Lestari:
Pertama, Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan pengadaan lahan pemakaman umum di wilayah Bontang Barat, memberikan warga tempat yang layak untuk menghormati yang telah meninggal.
“Kami mendesak Pemkot Bontang untuk segera merealisasikan pengadaan lahan pemakaman umum Bontang Barat,” ungkapnya.
Kedua, fraksi PKS meminta Pemkot Bontang prioritaskan pembangunan gedung Polsek Bontang Barat. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban.
Hal ini sebagai langkah penting dalam peningkatan layanan keamanan.
Ketiga, fraksi PKS meminta Pemkot untuk membangun masjid di Lingkungan Gedung Gabungan Dinas-Dinas di Bontang Lestari.
“Kami mendesak pemerintah untuk merealisasikan pembangunan masjid di lingkungan gedung gabungan dinas-dinas di Bontang Lestari,” katanya.
“Hal ini menjadi prioritas mereka untuk meningkatkan sarana ibadah bagi masyarakat,” terangnya.
Keempat, fraksi PKS meminta agar dilakukan revisi Perwali tentang BOSDA.
“Fraksi PKS meminta agar dilakukan revisi terhadap Peraturan Walikota (Perwali) tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), guna memastikan efisiensi dan keadilan dalam pendidikan di Bontang,” imbuhnya.
Kelima, Suharno mengungkapkan penting untuk dilakukan revisi Perda tentang Insentif Guru Swasta di Kota Bontang.
“Dengan harapan memberikan pengakuan yang lebih baik kepada mereka yang berkontribusi dalam dunia pendidikan,” harapnya.
Selain itu, fraksi PKS meminta dilakukan Pengadaan Klinik (P3K) di Gedung Gabungan Dinas.
“Fraksi PKS berpendapat bahwa pemerintah perlu merencanakan pengadaan Klinik Pertolongan Pertama (P3K) di lingkungan gedung gabungan dinas-dinas, bahkan memanfaatkan potensi outsourcing jika diperlukan, guna meningkatkan pelayanan kesehatan,” ucapnya.
Ketujuh, fraksi PKS meningkatkan Pelayanan Dasar Wajib di Kota Taman ini.
“Mengenai pelayanan dasar wajib, Fraksi PKS menekankan beberapa poin penting:
a. Mengatasi stunting menuju 14%.
b. Memastikan 100% terencanakan dan dieksekusi bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar, lansia, dan difabel,” paparnya.
Fraksi minta Pemkot Bontang merealisasikan Polder Tanjung Laut di Tahun 2024.
Dari tiga polder yang direncanakan dalam RPJMD 2021-2026, Fraksi PKS mendorong pemerintah agar segera merealisasikan polder Tanjung Laut pada Tahun Anggaran 2024 sebagai upaya pengendalian banjir.
Terakhir, Fraksi PKS meminta pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan Gedung Uji Kir dan memastikan pemanfaatannya sesuai fungsinya, dengan harapan agar proyek ini dapat diselesaikan pada tahun 2023.
Pandangan-pandangan yang diungkapkan Fraksi PKS diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam menyusun Raperda APBD Tahun Anggaran 2024 demi kemajuan Kota Bontang yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh masyarakatnya.
“Kami berharap dengan tingginya APBD kita pada tahun 2024 dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan ummat dan kesejahteraan masyarakat,” harapnya. (*)