SAMARINDA: Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Samarinda Tahun 2023,
Wali Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) Andi Harun menyampaikan pencapaian target 10.000 wirausaha baru bahkan lebih.
Hal itu disampaikan di Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Samarinda Tahun 2023.
Hingga 2023 ini, Pemerintah Kota Samarinda telah menerbitkan nomor induk berusaha (NIB) baru kepada 14.063 pemilik usaha.
Menanggapi hal itu Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Abdul Rohim menyebut NIB hanya menunjukkan proses administratif perusahaan baru dan tidak mengindikasikan apakah perusahaan tersebut benar-benar tumbuh atau menjadi usaha yang sukses.
“Apa NIB itu mengindikasikan UMKM ini tumbuh atau dia jadi pengusaha? Tentu tidak,” ujarnya saat diwawancarai wartawan MSI Group, Sabtu (6/4/2024).
Rohim menjelaskan bahwa parameter yang lebih relevan untuk mengukur pertumbuhan wirausaha baru adalah omset dari transaksi yang dilakukan.
Hal ini karena banyak pelaku UMKM yang setelah mendapatkan NIB, usahanya tidak berjalan lancar atau bahkan macet.
“Banyak pelaku UMKM yang saya cek kondisi usahanya ternyata tidak jalan,” ucap Politikus PKS tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terutama wali kota untuk melakukan crosscheck dan verifikasi secara langsung di lapangan bersama Dinas Koperasi dan UKM.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data tentang wirausaha baru benar-benar mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Tentu ini jadi catatan kritis, ketika mendapatkan laporan dari organisasi perangkat daerah (OPD), karena yang akan dinilai pertanggungjawaban itu kan bukan OPD tapi wali kotanya,” tegas Rohim.
Dalam konteks ini, Rohim menyampaikan informasi yang diterima oleh Wali Kota perlu diperiksa ulang dengan kondisi di lapangan dan parameter-parameter yang digunakan harus dipilih secara selektif agar relevan dengan tujuan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan melalui sektor UMKM.(*)