Samarinda-Andi Harun dan Rusmadi memenangkan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Samarinda tahun lalu. Keduanya bahkan sudah bekerja lebih dari 100 hari pertama memasuki pertengahan tahun ini.
Tapi tahukah Anda, jika partisipasi pemilih terendah dalam pemilihan wali kota Samarinda justru terjadi di pusat kota, tepatnya di Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota.
Dari 5.314 orang yang sudah tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT), hanya 1.916 orang yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan menggunakan hak pilih mereka. Artinya, partisipasi pemilih di kelurahan berluas 72 km2 itu hanya 37%.
“Ini di luar kemampuan kami,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda Firman Hidayat dalam webinar bertajuk Fasilitasi Pendidikan Pemilih pada Daerah Partisipasi Rendah di Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, Sabtu (21/8/2021).
Menurut Firman, rendahnya partisipasi pemilih di pusat ibu kota Kalimantan Timur itu bukan melulu disebabkan oleh tingginya tingkat apatisme masyarakat kepada para calon pemimpin kota. Tetapi juga karena faktor lain.
Kelurahan Pelabuhan berada tepat di tengah kota. Dimana aktivitas masyarakat tentu sangat dekat dengan urusan perniagaan, perkantoran dan jasa. Penduduk kelurahan ini tidak sedikit merupakan warga Tionghoa.
“Banyak yang ber-KTP sini (Kelurahan Pelabuhan), tapi domisilinya di tempat lain. Saat pemilihan mereka tidak datang, nah ini yang kemudian menambah jumlah golput,” jelas Firman.
Menanggapi kenyataan tersebut, Camat Samarinda Kota Anis Siswantini mengaku akan segera melakukan penertiban data kependudukan di Kelurahan Pelabuhan dan juga kelurahan lain di kawasan Samarinda Kota.
“Kami akan lakukan penertiban data kependudukan agar pemilu mendatang persentase partisipasi pemilih bisa meningkat jauh lebih baik,” kata Anis Siswantini.
Kembali ke Ketua KPU Kota Samarinda Firman Hidayat, dia menjelaskan dalam rentang waktu berjalan, sambil menunggu regulasi terkait tahapan pemilu serentak 2024, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan memaksimalkan daftar pemilih berkelanjutan (DPB).
Hal ini merupakan bagian dari kerja-kerja KPU Kota Samarinda untuk menyiapkan penyelenggaraan pemilu berkualitas pada 2024 mendatang. Akurasi data pemilih dan peningkatan partisipasi pemilih menjadi target utama mereka.
“Target nasional belum berubah 77,5 persen,” ucap mantan wartawan salah satu koran harian di Kaltim itu.
Dalam webinar yang juga diikuti para ketua RT di Kelurahan Pelabuhan itu, Firman menguraikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan BPBD Kota Samarinda terkait nama-nama warga yang meninggal dunia selama pandemi Covid-19.
“Kita akan lakukan koreksi rutin untuk DPB. Karena warga yang meninggal itu harus dikeluarkan dari daftar pemilih,” jelas Firman.
Kerja sama juga dilakukan dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda untuk mendata para siswa yang pada tahun 2024 sudah berhak memilih atau berusia 17 tahun.
Demikian juga kerja sama akan dilakukan dengan kecamatan-kecamatan di Kota Samarinda.
“Makanya kami juga berterima kasih dengan Bu Camat Samarinda Kota yang akan melakukan penertiban data kependudukan,” tambahnya.
Apresiasi juga disampaikan Firman kepada para ketua RT yang berada di garda terdepan.
Sementara itu, Komisioner KPU Kaltim Mukhasan Ajib yang menjadi narasumber webinar tersebut tetap menebarkan semangat.
“Partisipasi rendah itu bukan berati ketidakberhasilan demokrasi. Sekecil apapun partisipasi itu adalah keberhasilan demokrasi dan legal menurut undang-undang,” ucap Ajib yang juga mantan wartawan itu.
“Yang penting jangan memaksa partisipasi pemilih supaya tinggi lalu membagi kartu suara dan mencoblosnya. Itu pelanggaran pemilu dan tidak boleh dilakukan,” sambung Ajib.
Webinar dipandu Komisioner KPU Kota Samarinda Najib diikuti seluruh komisioner lainnya.