SAMARINDA: Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait ketersediaan air bersih di Kota Samarinda.
Ia menegaskan bahwa meski terdapat sejumlah kemajuan, persoalan ini belum sepenuhnya teratasi dan membutuhkan komitmen anggaran serta waktu yang cukup untuk diselesaikan.
“Memang banyak keluhan soal air bersih ini. Hampir di setiap titik reses saya, keluhan soal air bersih selalu muncul. Ini menjadi persoalan lama yang harus segera dituntaskan,” ujar Afif saat diwawancarai di Samarinda, Rabu, 28 Mei 2025.
Berdasarkan data terbaru yang diperoleh Afif, cakupan layanan air bersih di Samarinda telah mencapai 78 persen.
Namun, masih ada sekitar 22 persen wilayah yang belum mendapatkan layanan.
Menurutnya, untuk menuntaskan persoalan ini, diperlukan pembangunan sistem intake tambahan dengan anggaran yang cukup besar.
“Pak Wali Kota sudah menyampaikan ke kami di DPRD Provinsi, bahwa untuk menuntaskan 22 persen sisanya, Samarinda membutuhkan anggaran sekitar Rp2 triliun,” ungkapnya.
Afif menegaskan bahwa dirinya dan para legislator dari Dapil Samarinda akan terus mendorong terciptanya kolaborasi erat antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi, terutama dalam hal pembiayaan dan percepatan pembangunan infrastruktur air bersih.
“Inilah yang akan kami pikirkan ke depan bersama teman-teman Dapil Samarinda. Kita butuh strategi bersama agar persoalan air bersih ini bisa diselesaikan. Karena ini menyangkut hak dasar masyarakat,” jelasnya.
Sebagai mantan anggota DPRD Samarinda, Afif mengaku telah lama menyoroti kinerja PDAM, namun ia mengapresiasi adanya perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, meski belum sepenuhnya ideal.
“Saya sejak dulu tidak terlalu puas dengan PDAM, tapi kita harus akui sekarang ada perbaikan. Jadi perlu kita beri waktu sedikit agar restorasinya bisa lebih maksimal,” katanya.
Politikus muda dari Partai Gerindra itu menegaskan bahwa persoalan air bersih harus menjadi prioritas lintas sektor, tidak hanya di ranah teknis, tetapi juga dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran.
Ia berharap seluruh pemangku kebijakan, baik legislatif maupun eksekutif, dapat bersinergi agar pelayanan air bersih di Samarinda mencapai 100 persen dalam waktu dekat.