Bontang – Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Agus Haris minta pemerintah kota (Pemkot) melalui Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bontang untuk lebih memperhatikan 50 persen honorer lulusan SMA.
Sebelum itu, dirinya meminta BKPSDM agar betul-betul melakukan penghitungan dan analisis beban kerja serta sumber daya manusia (SDM) para tenaga honorer Bontang sebelum menuju ke Kemenpan-RB untuk menawarkan alternatif soal nasib honorer.
“Maksud saya setelah analisa beban kerja dan sesuai dengan jenjang pendidikan, yang memang perlu kita diperhatikan ada jenjang pendidikan yang berijazah SMA 50 persen itu,” kata Agus Haris kepada awak media, Kamis (23/6/2022).
Permintaan lebih memusatkan perhatian pada 1. 362 honorer lulusan SMA tersebut disebabkan kebijakan pengalihan menjadi PPPK dengan beberapa formasi dari penghapusan tenaga honorer tidak bisa mengakomodir honorer lulusan SLTA, lantaran syarat setiap formasi standar pendidikan adalah S1.
“Mau dibawa kemana mereka ini, apakah kita ikutkan outsourcing atau ada formasi baru,” ujarnya.
“Kita harus melindungi honorer yang berijazah SMA, mau tidak mau,” kata Agus Haris.
Adapun pengalihan menjadi tenaga outsourcing yakni cleaning servis dan sopir merupakan usulan pemerintah Kota Bontang dalam upaya penyelamatan honorer.
Namun menurut Agus Haris bekerja sebagai cleaning servis sungguh tak layak bagi honorer lulusan SMA yang sebelumnya di kantor pemerintahan.
“Karena itu pemerintah kota harus cari formasi baru untuk outsourcing ini,” tuturnya.