KUTIM: Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, kembali mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera merealisasikan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan Sangkulirang Seberang, Kabupaten Kutai Timur.
Ia menilai, wilayah yang mencakup Desa Mandu Dalam, Mandu Pantai Lestari, Saka, hingga Kesandaran, sudah terlalu lama dibiarkan dalam keterbatasan akses jalan dan listrik.
“Waktu Pak Gubernur mencalonkan diri, beliau menyatakan kawasan Sangkulirang Seberang akan menjadi prioritas untuk perbaikan jalan dan listrik. Tapi sampai sekarang masyarakat masih hidup dalam keterbatasan,” ujar Agusriansyah, Rabu 28 Mei 2025.
Menurut legislator asal Kutai Timur ini, berbagai janji pembangunan telah disampaikan sejak masa kampanye, baik oleh Gubernur Kaltim maupun oleh anggota legislatif pusat.
Namun realisasi di lapangan belum menunjukkan progres yang signifikan.
Ia menyoroti bahwa meski telah dilakukan survei awal oleh Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Kutai Timur, PLN, dan Perusahaan Milik Kabupaten (PMK), upaya tersebut belum cukup kuat tanpa intervensi nyata dari Pemprov.
“Saya sudah konfirmasi langsung ke bagian SDA Kutim. Mereka sudah turun ke lapangan bersama PLN dan PMK. Tapi itu baru tahap awal. Pemerintah provinsi harus hadir lebih kuat, mendorong agar Kementerian ESDM mengalokasikan anggaran prioritas untuk wilayah ini,” tegasnya.
Agusriansyah juga menyebut ketiadaan akses listrik di Sangkulirang Seberang sebagai ironi sejarah.
Di usia kemerdekaan Indonesia yang ke-70 lebih, menurutnya, masih ada wilayah yang belum tersentuh pelayanan dasar negara.
“Lucu rasanya ketika negara sudah merdeka lebih dari tujuh puluh tahun, tapi masih ada warga yang tidak mendapat aliran listrik. Padahal listrik, air bersih, dan jalan itu adalah pelayanan dasar yang seharusnya sudah selesai sejak lama,” ujarnya.
Tak hanya soal listrik, kondisi jalan yang rusak juga menjadi perhatian serius.
Agusriansyah menegaskan bahwa meski tidak tergolong wilayah terpencil secara geografis, aksesibilitas buruk membuat masyarakat kesulitan dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial.
“Ini bukan daerah terpencil. Tapi aksesnya memprihatinkan. Kalau tidak segera dibenahi, masyarakat di sana akan semakin tertinggal,” kata dia.
Ia menyatakan bahwa keterbelakangan infrastruktur di Sangkulirang Seberang merupakan bagian dari kegagalan sistemik dalam distribusi pembangunan.
Menurutnya, pola pembangunan yang berpusat hanya di wilayah-wilayah maju akan memperlebar kesenjangan sosial.
“Pembangunan tidak boleh hanya berhenti di wilayah-wilayah yang telah maju, sementara kawasan pinggiran terus menunggu giliran yang tak kunjung datang,” tegasnya.
Sebagai penutup, Agusriansyah menyerukan agar pemerintah tidak menunda lagi tanggung jawabnya terhadap warga di wilayah tertinggal.
Ia mengingatkan bahwa suara rakyat yang lama diabaikan bisa berubah menjadi jeritan kekecewaan.
“Jangan tunggu suara rakyat jadi jeritan. Pemerintah harus hadir bukan hanya sebagai pengatur, tapi sebagai pelaksana yang adil dan berpihak,” pungkasnya.