SAMARINDA: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik menegaskan, sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” bukan hanya menjadi tanggung jawab negara.
“Tapi tanggung jawab semua pihak, termasuk perusahaan tambang dan Perusda,” kata Akmal.
Hal itu ia katakan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) pada Perusahaan Tambang dan Perusda di Kaltim yang diselenggarakan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kaltim di Gedung Odah Etam Samarinda, Senin (19/2/2024).
Ia mengungkapkan, meski dari 320 perusahaan pertambangan batubara di Kaltim yang hadir hanya sekitar 30 persen, ia meyakini angka tersebut sudah menjadi awal yang baik.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu berharap, target Baznas Provinsi Kaltim Rp20 miliar melalui perusahaan tambang dan Perusda bisa ditingkatkan.
“Potensinya ZIS itu hampir Rp6 triliun dan jangan hanya berputar ZIS saja, ada juga didalamnya CSR,” sebutnya.
Ketua Baznas Republik Indonesia KH Noor Achmad mengapresiasi Akmal Malik yang telah mengumpulkan perusahaan tambang dan Perusda di Kaltim dalam suatu forum untuk membicarakan penyaluran ZIS dan CSR.
“Harapan kita, pertemuan semacam ini akan membangkitkan semua perusahaan untuk membayar zakat infaq sedekah dan CSR-nya melalui Baznas,” harapnya.
Terlebih, lanjutnya, potensi ZIS di Kaltim mencapai Rp 6 triliun lebih walau baru tercapai Rp20 miliar. Untuk itu, Baznas bisa mem-backup perkembangan dan pertumbuhan Kaltim.
“Terutama untuk membantu masyarakat miskin dan terlantar,” pungkasnya.
Rakor dan Sosialisasi ZIS dihadiri Sekda ProvinsiKaltim Sri Wahyuni, Asisten Pemerintahan danKesra HM Sirajudin. Ketua Baznas Kaltim H Ahmad Nabhan, Ketua MUI KH Muhammad Rasyid, pimpinan perangkat daerah serta pimpinnan Perusda dan perusahaan tambang.(*)