JAKARTA : Dalam rangka membangun netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengatakan Kaltim telah membuat edaran tentang netralitas ASN.
“Dan kita berharap akan menjadi momen bagi ASN untuk betul-betul menerapkan/mengimplementasikan netralitas dalam Pilkada 2024 nanti,” kata Akmal.
Hal itu ia katakan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah, Menjaga Netralitas ASN pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Ecovention Ancol Jakarta, Selasa (17/9/2024).
“Saya berharap Pilkada 2024 kita berkualitas, kuncinya di situ,” tegasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan, ASN Kaltim sudah mengikuti pemilu dengan menjunjung netralitas. Demikian pula untuk pilkada nanti.
“Tidak ada yang berubah, ketentuannya ASN itu agar menjaga netralitas dan profesionalismenya,” jelasnya.
Ia menegaskan, harus dan tetap menjalankan tugas secara profesional, tidak berpihak serta tidak melakukan hal-hal yang sudah ditentukan sebagai pelanggaran netralitas para abdi negara.
“Kita sebagai ASN netral dan profesional itu tidak memberikan dukungan secara langsung. Tetapi ASN tetap punya pilihan karena punya hak untuk memilih, ” ungkapnya.
Rakor yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghadirkan narasumber Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady, Sekjen Kemendagri Suhajar Dewantoro, Deputi Bidang SDM bidang Aparatur Kemenpan-RB Aba Subagdja, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, Kasubdit IV Bareskrim Polri Kompol Burkan Rudy Satria.
Rakor dibuka Ketua Bawaslu Rahmad Bagja dan dihadiri Sekjen Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, para gubernur, sekda, wali kota, bupati dan Bawaslu seluruh Indonesia.(*)