Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kaltim Syafruddin soroti buruknya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) karena realisasi serapan anggaran yang masih berada di angka 36,40 persen padahal tahun ini hanya tersisa beberapa bulan lagi.
“Terbukti per hari ini saya ada datanya. Hanya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang penyerapan anggarannya lumayan signifikan yakni di angka 60 persen,” kata Syafruddin di Gedung D Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim, Senin (13/9/2021).
Maka ini tugas sebagaimana yang sempat dirinya posting di Facebook (akun sosial media) bahwa untuk memaksimalkan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov), Gubernur selayaknya mampu mengevaluasi totalitas kepala-kepala OPD.
Terutama saudara Sa’duddin yang menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim itu harus diganti.
Sebab sampai saat ini dirinya telah mendapat keluhan-keluhan dari kepala-kepala OPD bahwa sumber bencana atau masalah dalam arti rendahnya serapan anggaran ini adalah saat Kepala BPKAD Sa’duddin menjabat.
“Ya bencana kan, masa serapan baru 36,40 persen. Ini rendah sekali padahal sudah pertengahan September. Tiga bulan lagi memasuki penghujung tahun,” sebut Ketua Fraksi Partai PKB Kaltim itu.
Jadi pertama, gubernur harus segera melakukan evaluasi secara totalitas terhadap kepala OPD. Kedua, gubernur di sisa dua tahun masa jabatannya ini harus segera menuntaskan proyek kerja yang mercusuar.
Salah satunya menuntaskan proyek Jembatan Pulau Balang yaitu terkait dengan pembebasan lahannya. Ketiga, gubernur harus segera menuntaskan jalan pendekat menuju APT Pranoto.
Keempat, gubernur harus membantu secara maksimal khususnya Kota Samarinda untuk penuntasan penanganan banjir, termasuk kabupaten/kota lainnya.
Kiranya hal ini penting untuk dilakukan oleh gubernur agar tidak dicap sebagai gubernur yang gagal.
“Kalau mau menjadi gubernur yang berhasil, maka lakukanlah itu sebelum terlambat. Ini masih ada waktu,” tegasnya.
Kalau OPD tidak diganti seperti yang ditegaskan, tentu bencana rendahnya serapan ini akan tetap terjadi ke depan. Maka dari itu posisi kepala OPD harus diduduki oleh orang-orang yang profesional, mumpuni dan memiliki kecakapan kinerja.
Sehingga mengerti secara utuh apa yang dimaksud atau apa yang dituangkan dalam visi misi Gubernur Isran dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, dan mengejawantahkan secara totalitas, bekerja cepat efektif dan tepat sasaran.