
Samarinda – Kesiapan fasilitas unit kendaraan Pemadam Kebakaran (Damkar) secara kuantitas dan berkualitas hingga SDM yang mencukupi menjadi perhatian Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Angkasa Jaya.
“Ini masuk ke arah pelayanan kepada masyarakat, maka mulai dari SDM, fasilitas dan kuantitas unit hingga biaya operasionalnya menjadi yang paling penting,” ungkapnya usai menghadiri rapat dengan Dinas Damkar di Sekretariat DPRD Kota Samarinda, Kamis (1/7/2021).
Ia menilai pentingnya kualitas karena diketahui ada mobil yang sudah berumur 30 tahun tetapi masih digunakan dan kendaraan baru hanya beberapa unit. Bahkan dari beberapa unit yang tersedia hanya ada satu yang memiliki tangga dan hanya setinggi 6 meter.
“Artinya hal ini berarti sudah tak layak pakai,” katanya.
Berbicara tentang kendala di lapangan yang mana sering terjadi cekcok antara petugas Damkar dan masyarakat saat menjalankan tugas. Ada juga masalah kendaraan yang sudah tidak layak pakai kemudian SDM yang kurang, serta tenaga kerja yang tidak mumpuni
“Karena ketika ada kebakaran, gerakan mereka lah yang lebih didahului oleh para relawan,” ujarnya.
Maka sudah seharusnya SDM dan kesiapan para PMK untuk lebih ditingkatkan, karena musibah tidak ada yang tahu kapan terjadi. Karena itu harus siap siaga.
“Saya kira unit Damkar harus lebih diperhatikan. Artinya ketika mereka melakukan pergerakan mereka merasa aman. Asuransi juga saya kira menjadi bagian penting,” terang Angkasa terkait permohonan yang diajukan Dinas Damkar kepada pihaknya.
Setiap tahun Pemkot Samarinda memberikan dua unit kendaraan Damkar dan satu unit dari Pemprov Kaltim.
“Kalau dalam tahun ini pemerintah memiliki anggaran yang cukup maka pihaknya akan coba support lagi. Sehingga mobil yang sudah kadaluarsa bisa diistirahatkan,” tegasnya.
Diakuinya kalau sampai saat ini pemerintah masih kurang memperhatikan hal seperti ini dan lebih cenderung kepada proyek mercusuar yang sifatnya politis padahal kelengkapan Damkar sangat penting.
“Kasian mereka, biaya anggarannya masih sangat minim. Padahal mereka kerja bertarung dengan nyawa,” jelas Angkasa.
Diharapkannya hal ini dapat menjadi satu rekomendasi kepada pemerintah kota bahwa APBD terhadap PMK menjadi hal yang prioritas.