Samarinda – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda menggelar rapat internal dalam rangka rancangan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2022.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Samarinda secara tertutup.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Angkasa Jaya mengatakan jika pihaknya membahas kebijakan umum anggaran (KUA). Menurutnya itu merupakan kebijakan politik anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
“Ini yang kita amati, apakah sudah seiring dan sejalan atau tidak dengan kebijakan politik anggaran dari DPR. Dan setelah dilihat ternyata normatif dan sejalan,” ungkapnya usai menghadiri rapat banggar, Kamis (5/8/2021).
Namun yang lebih disoroti adalah berapa sebenarnya belanja Pemkot Samarinda di tahun 2022. Jelas perencanaan pemerintah untuk pembangunan cukup banyak tapi melihat kondisi saat ini dimana pada posisi angka yang belum memuaskan.
Karena ada beberapa item atau komponen yang belum tercover (menutupi) terutama dana-dana transfer, dana bagi hasil (DBH), dana insentif daerah (DID) serta bantuan keuangan kabupaten/kota (bankeu).
Untuk saat ini ada dana yang memang bisa digunakan. Tetapi baru Rp1,9 triliun sehingga ia meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar tetap optimis ketika melihat angka-angka dana transfer dari pusat belum ada.
Angkasa Jaya menuturkan jika dalam rapat Banggar tadi sudah ada kesepakatan angka senilai Rp2,8 triliun. Namun itu masih bersifat sementara.
“Ini masih tetap kita bahas. Tapi lebih berharap bisa berada di angka Rp2,9 triliun sampai Rp3 triliun,” sebut Angkasa Jaya.
Menurutnya, jika pemerintah bisa belanja sampai pada angka tadi, artinya produk domestik regional bruto (PDRB) dan gairah ekonomi Kota Samarinda meningkat.
Pun kalau pandemi masih ada, Samarinda sudah bisa beradaptasi atau yang artinya menghadapi kondisi seperti ini, ekonomi masih bisa terus bergerak dan berputar.
“Jadi itu tadi sementara di patok Rp2,8 triliun mungkin nanti akan dilanjutkan lagi. Saya akan memelototi tentang belanjanya lagi, tadi kan baru pendapatan,” jelasnya.
Berbicara tentang belanja, Angkasa menyebutkan kalau alokasi di belanja operasional senilai Rp1,7 triliun. Tetapi belum dibreakdown, sehingga untuk sementara waktu, belanja modal baru Rp186 miliar.
“Saya minta di pertemuan berikutnya itu harus sudah dibreakdown yang belanja operasional dari Rp1,7 itu apa saja. Karena itu kan terlalu besar,” tegasnya.
Angkasa memaparkan jika belanja modal yang Rp186 miliar merupakan belanja pembangunan.
“Nah kalau hanya Rp186 miliar, terus Wali Kota Samarinda baru gimana, paling tidak Rp500 miliar lah. Karena kita punya wali kota baru. Dia harus bekerja, mana ada bekerja tanpa memerlukan duit,” terang Angkasa Jaya.
Setelah ini masih akan dilakukan rapat lanjutan.