BONTANG : Penurunan drastis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang untuk tahun 2025 memicu sorotan tajam dari berbagai fraksi DPRD.
Dari proyeksi awal sebesar Rp3,3 triliun pada 2024, APBD tahun depan diperkirakan hanya akan mencapai Rp2,3 triliun.
Kondisi ini memaksa Pemerintah Kota Bontang Kalimantan Timur (Kaltim) untuk lebih bijak dan selektif dalam menentukan prioritas anggaran, terutama agar tetap berfokus pada kebutuhan masyarakat.
Dalam rapat kerja DPRD Kota Bontang yang berlangsung pada Senin (4/11/2024), enam fraksi menyuarakan pandangan mereka terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025 dan Nota Keuangan yang menjadi landasan kebijakan anggaran.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Bontang, Maming, dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlynawati mewakili Pjs Wali Kota Bontang Munawwar, beserta sejumlah pejabat pemerintahan.
Fraksi Gerindra yang diwakili Heri Keswanto menjadi salah satu yang paling vokal. Ia menyoroti rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD, meskipun Pemkot telah mengeluarkan anggaran besar untuk berbagai inovasi.
“Rasio PAD kita sangat timpang dibandingkan pendapatan lain. Pemerintah perlu memastikan inovasi yang ada benar-benar efektif,” tegas Heri.
Ia juga menyoroti perlunya pemetaan inflasi yang lebih akurat di Bontang, mengingat karakteristik kota ini berbeda dari Samarinda yang selama ini sering dijadikan acuan.
“Bontang memiliki keunikan tersendiri, dan seharusnya inflasi dipetakan sesuai kondisi daerah, bukan mengikuti kota lain yang tidak relevan,” lanjut Heri.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menuntut perhatian khusus pada pembangunan manusia. Mereka berharap Pemkot dapat menyediakan data mengenai perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama tiga tahun terakhir dan memperkuat program pengurangan angka kemiskinan serta pengangguran.
Sementara itu, Fraksi PKS bersama NasDem, melalui ketuanya Suharno, menekankan perlunya regulasi khusus terkait dana darurat bagi masyarakat pesisir yang rawan bencana, terutama kebakaran.
“Dana tak terduga harus bisa segera disalurkan kepada korban bencana agar ada jaminan bantuan bagi masyarakat di daerah berisiko,” ujar Suharno.
Selain Gerindra dan PKS-NasDem, fraksi lain seperti Golkar, PKB, PDI Perjuangan, serta Amanat Demokrat Bergelora (ADG) juga memberikan pandangan.
Secara umum, fraksi-fraksi ini mendesak Pemkot agar APBD 2025 lebih difokuskan pada program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Mereka menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang berpihak pada sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, serta fasilitas umum yang menyentuh kebutuhan mendasar warga Bontang.
Di akhir rapat, Wakil Ketua II DPRD Bontang, Maming, menegaskan seluruh masukan dan pandangan fraksi akan dicatat dan disampaikan kepada Psj. Wali Kota Bontang atau perwakilannya untuk ditindaklanjuti.
“Pandangan umum fraksi ini akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penetapan kebijakan APBD 2025,” tutup Maming.(*)