BONTANG : Masalah putus sekolah di kalangan anak-anak pesisir Bontang menjadi perhatian serius, terutama di wilayah seperti Selangan, Tihi-Tihi, dan Gusung.
Mayoritas anak-anak di sana hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar (SD), mengingat tidak adanya fasilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah tersebut.
Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan transportasi, memaksa mereka untuk menyeberang pulau jika ingin melanjutkan pendidikan.
Merespon hal ini Anggota DPRD Bontang Heri Keswanto menyampaikan gagasannya tentang pentingnya menyediakan “kapal sekolah” sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan ini.
“Kita perlu ada kapal sekolah, karena kalau di darat ada bus sekolah, maka di laut harus ada kapal sekolah,” ucapnya, Selasa (1/10/2024).
Menurutnya, konsep ini mirip dengan bus sekolah yang melayani anak-anak di daratan, namun diterapkan di wilayah perairan.
Jika dibebankan kepada orang tua untuk menyewa kapal atau bahkan memiliki kapal sendiri, menurut Heri hal itu akan sulit tercapai sehingga jumlah anak yang putus sekolah akan semakin meningkat.
Politisi Gerindra itu menekankan pemerintah harus bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas transportasi yang memadai.
“Pemerintah harus menyediakan kapal untuk mengantar anak-anak ke sekolah, dan di darat harus ada bus sekolah yang menjemput mereka. Semua bentuk fasilitas menuju sekolah harus menjadi tanggung jawab pemerintah,” jelasnya.
Sebagai informasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang sebenarnya telah berupaya menghadirkan solusi melalui program Community Boarding. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang lebih mudah bagi anak-anak pesisir.
Sejak 2022, Disdikbud telah mulai merencanakan program ini dengan mengajak 20 siswa-siswi untuk bersekolah di SMPN 9 Bontang, yang terletak di dekat Rusunawa Guntung, Kelurahan Guntung. Namun, hingga saat ini, program tersebut belum terealisasi.(*)