BONTANG : Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang Kalimantan Timur (Kaltim) tergolong besar yakni mencapai sekitar Rp3,3 triliun, tapi masalah gizi buruk masih menghantui sejumlah anak di wilayah ini. Selain itu, beberapa warga belum sepenuhnya mendapat jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). Anggota DPRD Kota Bontang Heri Keswanto menilai persoalan ini perlu dilihat dari sisi tata kelola pemerintah yang belum optimal. Menurut Heri, upaya penanganan gizi buruk sebenarnya bisa lebih maksimal jika Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan pendekatan secara konsisten dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. “Jangan ada kata capek. Ini bukan pekerjaan yang bisa selesai dalam…
Penulis: Ira Nur Ajijah
BONTANG : Anggota DPRD Kota Bontang Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Shahib menyoroti pentingnya pengadaan kapal di kawasan pesisir untuk menunjang sektor pendidikan dan layanan kesehatan. Menurutnya, ketiadaan fasilitas transportasi yang memadai menjadi hambatan serius bagi warga pesisir, terutama siswa dan pasien yang membutuhkan penanganan cepat. “Agar anak-anak di pesisir bisa sekolah, mereka perlu fasilitas transportasi yang layak karena harus menyeberang ke daratan terutama bagi siswa SMP dan SMA,” jelasnya. Shahib menekankan bahwa kapal bukan hanya akan memudahkan mobilisasi para guru, tetapi juga murid-murid yang harus menempuh pendidikan di daratan. Selain untuk pendidikan, Shahib juga menyoroti pentingnya kapal sebagai ambulans laut.…
BONTANG : Anggota DPRD Bontang Kalimantan Timur (Kaltim) Heri Keswanto menyoroti masalah pembebasan lahan yang sering menghambat pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di kota tersebut. Ia juga menyebutkan lonjakan harga tanah setiap kali pemerintah berencana membelinya untuk fasilitas publik menjadi tantangan besar. “Masyarakat seringkali menaikkan harga lahan begitu tahu pemerintah hendak membeli. Ini menjadi tantangan besar,” ujar Heri, Selasa (1/10/2024). Menurutnya, kondisi tersebut membuat anggaran yang sudah direncanakan sering kali tidak mencukupi. Tidak hanya itu, rumitnya birokrasi dalam proses pembebasan lahan yang harus melewati banyak tahapan administrasi, sehingga butuh waktu lama untuk terealisasi semakin memperparah situasi. Selain masalah harga dan…
BONTANG : Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menunjuk Maming sebagai Wakil Ketua II DPRD Kota Bontang Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2924-2029. Pengumuman mengenai penunjukan itu disampaikan dalam rapat paripurna ke-6 dengan agenda Pengumuman Unsur Pimpinan Definitif DPRD Bontang di Pendopo Wali Kota Bontang, Rabu (2/10/2024) malam. Maming, yang telah menjabat selama dua periode sebagai anggota DPRD, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat Bontang, terutama terkait pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pemuda. “Peningkatan skill anak muda Bontang sangat diperlukan. Agar mereka bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri di Kota Bontang maupun di luar,” ujar Maming dengan penuh keyakinan. Sebagai…
BONTANG : Wakil Ketua II DPRD Bontang Kalimantan Timur (Kaltim) terpilih Maming menegaskan akan menjadikan pendidikan bagi anak-anak pesisir sebagai salah satu prioritas utamanya setelah dilantik. Politisi PDI-P ini menyatakan komitmennya untuk mencegah putus sekolah, khususnya di wilayah pesisir, dengan mendukung pembangunan asrama di pusat Kota Bontang. Langkah ini diambil untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak dari daerah terpencil seperti Selangan, Tihi-Tihi, dan Gusung agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP tanpa harus khawatir akan akses yang sulit. Banyak dari mereka harus menyeberang pulau setiap hari demi bersekolah, sebuah kondisi yang berisiko membuat mereka putus sekolah. “Kami tidak ingin ada lagi…
BONTANG : Rencana pembangunan Pasar Basah di Loktuan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, menuai kritik dari Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam. Ia menilai keputusan Pemkot Bontang Kalimantan Timur (Kaltim) terlalu terburu-buru, tanpa mempertimbangkan berbagai aspek penting seperti kelayakan lahan dan fasilitas pendukung, terutama masalah lahan parkir. Rencana pembangunan pasar basah ini berada di kawasan yang sama dengan Pasar Taman Citra Mas Loktuan. Pemkot berencana membangun 81 lapak untuk pedagang ayam, ikan, dan satu pedagang daging sapi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp939 juta dari APBD Perubahan 2024. Menurut Politisi Golkar itu, niat Pemkot Bontang mungkin baik yakni menciptakan…
BONTANG : Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang Kalimantan Timur (Kaltim) membangun pasar khusus di wilayah Bontang Barat, mendapat tanggapan kritis dari Anggota DPRD Bontang Joni Alla Padang. Wakil rakyat dari Dapil Bontang Barat tersebut menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, terutama peternak, dalam proses pengambilan keputusan. Ia mengingatkan kebijakan pemerintah pada dasarnya adalah suara dari bawah, yaitu masyarakat. “Saya akan menjadi orang pertama yang menolak jika ada kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat,” tegasnya. Menurut Joni, Pemkot Bontang harus benar-benar mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan lokasi dan merealisasikan pembangunan pasar khusus tersebut. Ia mengingatkan agar kajian yang dilakukan melibatkan peternak di wilayah itu,…
BONTANG : Unsur pimpinan DPRD Kota Bontang periode 2024-2029 ditetapkan dalam rapat paripurna ke-6 yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Rabu (2/10/2024) malam. [contact-form][contact-field label=”Nama” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Surel” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Situs web” type=”url” /][contact-field label=”Pesan” type=”textarea” /][/contact-form] Jalannya rapat ini dipimpin Wakil Ketua Sementara Siti Yara dan dihadiri 15 anggota lainnya yang kompak menggunakan pakaian batik karena bertepatan dengan hari batik nasional 2024. Diketahui, unsur pimpinan DPRD Bontang yang diumumkan adalah partai politik yang memiliki kursi terbanyak berdasarkan hasil pemilihan legislatif Februari lalu. Golkar, yang meraih tujuh kursi, kembali menunjuk Andi Faizal Sofyan Hasdam sebagai…
BONTANG : Usulan kenaikan insentif bagi kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kembali mencuat dalam Rapat Kerja Lintas Sektor yang digelar di Ruang Pertemuan Kantor Kecamatan Bontang Selatan, Selasa (1/10). Anggota DPRD Kota Bontang Kalimantan Timur (Kaltim) Heri Keswanto, menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut. Selama ini insentif untuk kader tersebut dianggap penting untuk meningkatkan kesejahteraan kader PKK yang selama ini berperan besar dalam pembangunan sosial di Bontang. “Saat ini belum ada pembahasan anggaran di DPRD. Kami tentu akan mendukung kenaikan insentif jika anggaran mencukupi,” ujarnya. Sebagai informasi, kader PKK dan Posyandu di Bontang hanya menerima insentif sebesar Rp300 ribu per bulan.…
BONTANG : Masalah putus sekolah di kalangan anak-anak pesisir Bontang menjadi perhatian serius, terutama di wilayah seperti Selangan, Tihi-Tihi, dan Gusung. Mayoritas anak-anak di sana hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar (SD), mengingat tidak adanya fasilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah tersebut. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan transportasi, memaksa mereka untuk menyeberang pulau jika ingin melanjutkan pendidikan. Merespon hal ini Anggota DPRD Bontang Heri Keswanto menyampaikan gagasannya tentang pentingnya menyediakan “kapal sekolah” sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan ini. “Kita perlu ada kapal sekolah, karena kalau di darat ada bus sekolah, maka di laut harus ada kapal sekolah,” ucapnya,…