Samarinda – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kaltim Rudi Mas’ud melakukan kunjungan ke Balai Kota Samarinda, Kamis (22/7/2031) dalam rangka menjalin silaturahmi dengan Wali Kota Samarinda Andi Harun.
Mereka membincangkan tentang apa aja inovasi ke depan dari Andi Harun sang pemimpin baru Kota Tepian menjadi kota pusat peradaban dan didampingi Anggota DPRD Kaltim Nidya Listiyono yang juga Ketua AMPG Kaltim, Novan Syahronny Pasie Anggota DPRD Kota Samarinda.
Pertemuan membahas kesiapan Partai Golkar untuk bersinergi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur.
Rudi Mas’ud juga menuturkan isu lain dibahas tentang aset Pemkot yang saat ini dijadikan Kantor DPD Golkar Kaltim.
“Kami paham, dalam suasana pandemi ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya Kota Samarinda. Maka dari itu ingin mengoptimalkan aset-aset kota yang tercatat tetapi tidak memberikan kontribusi,” tutur Rudi Mas’ud.
Oleh karena itu, sambung Rudi, untuk tindak ke depan, DPD Golkar akan berkoordinasi dengan Dewan Pengurus Pusat (DPP) terlebih dahulu guna mencari opsi lain untuk menentukan jalan keluar dari masalah ini.
“Akan tetapi hal tersebut masih membutuhkan beberapa tahapan. Mulai dari bertepatan dengan suasana pandemi maupun menjalankan arahan wali kota,” tambah Rudi.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan, jika DPD Golkar Kaltim tetap ingin menempati aset milik Pemkot maka harus memenuhi beberapa syarat guna perpanjangan waktu.
“Karena mereka punya etika baik, kita penuhi lah. Ya karena mereka datang untuk komunikasi artinya punya itikad baik dan itu bukan sewa-menyewa kan. Intinya minta perpanjangan, minta waktu dulu,” terang Andi Harun.
Namun Andi menuturkan bila sejauh ini hanya ada satu opsi, yaitu membeli aset Pemkot tersebut.
“Kalau Golkar mau membelinya saya setuju, tapi harus mengikuti harga pembeliannya. Pastinya hal itu akan dinilai oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL),” jelas Andi Harun.