JAKARTA : Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni mengatakan diseminasi informasi tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) yang damai, jujur, adil dan transparan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri.
Ia mengaku perlu dukungan media massa untuk menyebarluaskan informasi tentang Pilkada serentak agar masyarakat bisa semakin memahami pentingnya pesta demokrasi, sehingga partisipasi pemilih juga meningkat.
“Kita berharap media massa bisa terus membangun situasi yang kondusif dengan pemberitaan yang sejuk, profesional, akurat dan tidak memihak,” kata Sekda.
Hal itu ia katakan saat menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi Peran Strategis Media Massa Nasional Dalam Rangka Mendukung Pemberitaan yang Positif Pada Pilkada Serentak 2024 Berjalan Kondusif, Aman dan Lancar di Ruang Pertemuan Flores Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Sekda berharap media massa tidak membangun provokasi dengan pemberitaan yang tidak benar atau hoaks, melainkan tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dengan menghadirkan pemberitaan yang berkualitas dan bertanggung jawab.
Tak hanya kepada media massa, ia juga berpesan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan menyebarkan informasi yang tidak bisa dipastikan kebenarannya di media sosial.
Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kaltim itu mengingatkan, ada UU ITE yang setiap saat bisa saja menjerat masyarakat akibat menyebarluaskan informasi dari media sosial.
“Masyarakat harus bijak dalam bermedia sosial. Jangan hanya karena ingin viral, malah jadi bumerang. Gunakan media sosial untuk hal-hal positif yang tidak menimbulkan keterbelahan. Jangan jadikan media sosial sebagai media pemecah belah persatuan bangsa,” pesannya.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyampaikan peran media massa sangat strategis untuk memberikan informasi yang benar dan akurat agar pilkada berjalan lancar dan sukses.
Pemberitaan yang disebarkan dengan dasar kompetensi jurnalis, kode etik, berintegritas dan bertanggung jawab akan menyajikan informasi yang sejuk bagi masyarakat.
“Pemberitaan yang baik dan bertanggung jawab akan memberi kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin terbaiknya,” tuturnya.
Ia meyakini, edukasi dari pemberitaan yang baik di 37 provinsi akan menciptakan pilkada yang aman dan damai serta diharapkan berdampak pada peningkatan partisipasi pemilih.
Ia menegaskan, sebagai pilar keempat demokrasi, media massa juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pilkada mengingat kompleksitas di setiap daerah berbeda-beda.
“Media juga harus aktif memastikan pilkada berjalan jujur, adil dan transparan,” tegasnya.
“Kita berharap seluruh tahapan berjalan aman, sukses dan lancar,” harapnya.
Dirinya juga mengingatkan penyelenggara pilkada dan media massa bahwa kerawanan bisa terjadi pada saat pendaftaran, pelaksanaan dan penghitungan suara.
Ia pun berpesan agar TNI, Polri dan ASN harus tetap netral. Kemudian KPU untuk tidak curang dan masyarakat jangan mudah terprovokasi.
“Dan bantalan dari semua itu adalah peran pers untuk menuliskan berita kredibel dan bertanggung jawab, tanpa hoaks. Jangan sampai kita terpecah dan terkoyak karena pilkada. Inilah mengapa peran media sangat penting,” pungkasnya.
Narasumber dihadirkan dalam forum diantaranya Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Suhadjar Diantoro, Anggota Dewan Pers Totok Suryanto, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin dan Dirjen IKP Kemenkominfo Prabu Revolusi.(*)