Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor mengungkapkan dana alokasi transfer ke daerah tahun ini meningkat. Belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun 2023 mencatatkan sejarah baru dan terbesar sepanjang sejarah di Kaltim.
“Alhamdulillah dana alokasi transfer ke daerah meningkat. Seperti untuk belanja kementerian/lembaga tahun 2023 ini, terbesar sepanjang sejarah di Kaltim. Yang biasanya berkisar Rp8 triliun, pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp30,20 trilliun yang kurang lebih Rp22,9 triliun atau 75,8 persen untuk pembangunan infrastruktur IKN Nusantara,” kata Isran.
Hal tersebut disampaikan Isran saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 Provinsi Kalimantan Timur kepala satuan kerja instansi vertikal dan bupati/wali kota se-Kalimantan Timur di Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Jumat (2/12/2022).
Sebagai informasi, alokasi APBN tahun 2023 di wilayah Kaltim sendiri sebesar Rp62,79 triliun yang terdiri atas belanja kementerian/lembaga melalui DIPA 2023 dengan nilai total Rp30,20 triliun dan alokasi TKDD 2023 untuk seluruh pemerintah daerah di wilayah Kaltim sebesar Rp32,59 triliun.
Sementara TKDD untuk Provinsi Kaltim sebesar Rp6,562 triliun, Kabupaten Berau Rp2,774 triliun, Kutai Kartanegara Rp5,919 triliun, Kutai Barat Rp2,687 triliun, Kutai Timur Rp4,664 triliun, Paser Rp2,257 triliun, Penajam Paser Utara Rp1,367 triliun, Mahakam Ulu Rp1,508 trilliun, Kota Balikpapan Rp1,599 triliun, Bontang Rp1,372 triliun dan Samarinda Rp1,872 triliun.
Orang nomor satu Benua Etam itu menjelaskan, dana transfer ke daerah diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi antara belanja pusat dengan daerah dalam rangka mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan ekstrem dan memajukan perekonomian daerah.
Sama halnya dengan penggunaan Dana Desa 2023 yang disinkronisasikan dengan prioritas nasional utamanya program pemulihan ekonomi, yaitu perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem maksimal 25%, memberikan bantuan permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa, dana operasional pemerintah desa dan dukungan program sektor prioritas di desa.
“Saya berharap kita semua dapat mempercepat realisasi belanja APBD, khususnya belanja modal dan belanja social. Mengendalikan dan mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada, jangan terjebak rutinitas, serta memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri khususnya produk UMKM,” harapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJPb Kaltim Muhdi menambahkan meningkatnya alokasi DIPA untuk kementerian/lembaga di wilayah Kaltim karena adanya alokasi pembangunan IKN sebesar Rp22,9 triliun atau 75,8 persen dari belanja K/L di Kaltim.
“Harapan pemerintah pembangunan IKN menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, meredam efek resesi ekonomi global dan merefleksikan pemerataan pembangunan secara nasional,” jelasnya.
Acara juga dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah sebagai apresiasi dari Kementerian Keuangan atas pengelolaan dan pemanfaatan keuangan daerah. Untuk kategori pengelolaan Dana Desa Terbaik yang diraih Kabupaten Penajam Paser Utara. Kategori Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk kategori pagu kecil diraih KPP Samarinda Ulu, kategori pagu sedang (Polresta Balikpapan) dan kategori pagu besar (Korem 091/ASN).
Nampak hadir, anggota dan perwakilan Forkopimda Kaltim, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono, Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi, Wakil Bupati Kutai Kartanegara Rendi Solihin dan Wakil Bupati Kutai Barat Edyanto Arkan.
