JAKARTA: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menegaskan pentingnya pengembangan sektor keuangan yang terintegrasi dan berbasis digital untuk mendorong inklusi serta literasi keuangan di Indonesia.
Menurut Mahendra, hal ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi pasar keuangan, serta memperkuat daya saing nasional.
Hackathon menjadi jembatan penting dalam mendorong inovasi di ekosistem keuangan digital dan menghadirkan solusi kreatif yang membawa kesejahteraan serta kemajuan masyarakat.
BI-OJK Hackathon 2025 mengusung tema: “Empowering the Future: Innovating Digital Services and Financial Solutions for Inclusive Growth and Resilient Economy.”
Kompetisi ini terbuka untuk umum, baik kalangan profesional maupun mahasiswa, dengan periode pendaftaran mulai 5 Juni hingga 11 Juli 2025.
Kick-off dilakukan oleh Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dan Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyoroti sejumlah pencapaian penting sejak peluncuran Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025–2030:
1. 56 juta pengguna dan 38 juta merchant QRIS, mayoritas pelaku UMKM.
QRIS telah terhubung lintas negara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, dan akan terkoneksi dengan Jepang pada 17 Agustus 2025, menyusul uji coba ke Tiongkok dan Arab Saudi.
2. Pertumbuhan pesat transaksi BI-Fast, yang dikenal cepat, mudah, murah, aman, dan andal.
3. Implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) untuk mendorong interoperabilitas antar pelaku industri.
4. Elektronifikasi program sosial dan Kartu Kredit Indonesia, guna mendukung belanja pemerintah pusat dan daerah.
5. Reformasi regulasi dalam memperkuat industri sistem pembayaran nasional.
Meski pencapaiannya signifikan, Perry mengingatkan bahwa kecepatan digitalisasi juga membawa tantangan besar.
Karena itu, dalam BSPI 2030, BI fokus pada inisiatif 4I + RD, yaitu modernisasi infrastruktur pembayaran ritel, wholesale, dan data.
Konsolidasi industri sistem pembayaran nasional; inovasi yang diiringi manajemen risiko, market conduct, dan pelindungan konsumen.
“Kerja sama internasional; dan pengembangan Rupiah Digital,” demikian Gubernur Perry menegaskan.