SAMARINDA : Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Muhadam Labolo mengingatkan salah memilih pemimpin baik kepala daerah, presiden, maupun legislatif akan berdampak pada buruknya sistem yang akan mengatur kehidupan masyarakat.
“Orang jahat dan bodoh harusnya tidak masuk ke dalam sistem demokrasi,” tegasnya.
Penegasan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber acara Konsolidasi Demokrasi Menuju Pilkada Serentak Kalimantan Timur (Kaltim) 2024 yang digelar Badan Kesbangpol Kaltim di Ballroom Fugo Hotel Samarinda, Selasa (3/9/2024).
Ia menyebut, indeks demokrasi Indonesia berada di posisi yang tidak terlalu bagus jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya.
“Tingkat partisipasi dalam Pilpres memang tinggi, tapi jika hanya hebat di prosedur tanpa substansi, itu bukan demokrasi yang berhasil,” kata Muhadam.
Ia menjelaskan, demokrasi yang berhasil harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, demokrasi bukan hanya tentang prosedur, melainkan juga tentang substansi yang menyentuh kesejahteraan rakyat.
Ia menuturkan, gagalnya demokrasi dapat dilihat dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan.
“Demokrasi yang baik itu jika kemiskinan menurun, kesehatan meningkat dan angka harapan hidup makin tinggi,” sebutnya.
Ia menambahkan, prosedur demokrasi yang ada saat ini awalnya dibuat untuk memfilter orang-orang yang tidak kompeten agar tak naik menjadi pemimpin.
Muhadam pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih pemimpin dan menjaga integritas demokrasi Indonesia.(*)