KUTIM: Bupati Kutai Timur (Kutim) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ardiansyah Sulaiman, menyoroti perlunya pembelajaran dari penanganan COVID-19 dalam upaya mengatasi masalah tuberkulosis (TB) di daerahnya.
Dalam wawancara usai kegiatan Pengembangan dan Evaluasi Distric Public Private Mix (DPPM) TB di Kutai Timur, Bupati Sulaiman mengevaluasi potensi penerapan pendekatan yang terstruktur, terutama melalui pembentukan satuan tugas (satgas) dan pendataan yang terorganisir.
“Bisa kita ambil pelajaran dari penanganan COVID-19, di mana keberadaan satgas dan sistem pendataan yang baik dapat membawa kebijakan yang efektif,” ujarnya saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Pengembangan dan Evaluasi Distric Publik Private Mix (DPPM) TBC di Kutai Timur tahun 2023, di Hotel Royal Victoria Sangatta, Kamis (16/11/2023).
“Pentingnya pendataan, penemuan dan pengobatan kasus TB merupakan kunci utama dalam penanganan. Jika kita ingin belajar dari penanganan COVID-19 yang memiliki satgas, pendataan, dan kebijakan yang terstruktur dengan baik, kita bisa menyelesaikan kasus TB dalam satu atau dua tahun,” tambahnya.
Bupati Ardiansyah menekankan perlunya komitmen yang kuat dari semua pihak terlibat, termasuk fasilitas kesehatan (faskes) dan dokter praktik di klinik dan puskesmas.
Ia memaparkan bahwa melalui aplikasi “Sobat TB,” diharapkan link antara faskes dan Dinas Kesehatan dapat terjalin dengan baik untuk melaporkan dan mengatasi kasus TB.
Bupati Ardiansyah juga mengakui bahwa meski pemerintah telah memiliki program untuk mengeliminasi TB, keberhasilan program ini memerlukan kesepakatan dan kesepahaman bersama.
“Kita berharap kolaborasi ini dapat memberikan manfaat besar bagi Kutai Timur dan Indonesia secara keseluruhan dalam penanganan TB,” tambahnya.
Mengingatkan bahwa TB memiliki berbagai jenis, seperti TB paru, TB tulang, TB di luar paru, kelenjar, dan lainnya. Namun, ia meyakinkan bahwa semua jenis TB dapat disembuhkan dengan pengobatan yang maksimal.
Pertemuan ini menjadi sarana untuk membahas langkah-langkah konkret menuju eliminasi TB, sejalan dengan program pemerintah yang bertujuan mencapai target pada tahun 2030.
“Hari ini 2023, menuju 2030 tinggal 7 tahun. Kita berbuat hari ini untuk kepentingan generasi yang akan datang,” tegasnya.
Dengan memberikan panggilan kepada dokter praktek di klinik dan puskesmas seluruh Kutai Timur, ia berharap kolaborasi ini dapat memberikan dampak besar dalam penanganan TB.
“Pemerintah sangat berharap dengan adanya kolaborasi ini kutim dan Indonesia pada umumnya bisa mendapat manfaat yang besar dalam rangka penanganan TB ini,” tandasnya. (*)