SAMARINDA : Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menegaskan betapa pentingnya pemetaan desa atau data desa presisi, dimana pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran pembangunan yang terbatas dengan tepat sasaran.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu pun bercita-cita memetakan 841 desa yang ada di wilayah Provinsi Kaltim.
“Andaikan saya dua tahun di sini sebagai Penjabat Gubernur Kaltim, saya akan selesaikan semua pemetaan desa di Kaltim,” tegas Akmal disambut tepuk tangan seluruh undangan acara Deklarasi Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kaltim di Pendopo Odah Etam Samarinda, Selasa (3/12/2024).
Selain dapat memaksimalkan anggaran, data desa presisi juga sangat membantu pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan, merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembangunan.
“Serta dapat meningkatkan paritisipasi masyarakat dalam pembangunan,” yakinnya.
Ia mengaku, saat ini sudah ada dua kabupaten yang dibuatkan data desa presisinya, yakni Panajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
“Di Kabupaten PPU ada 40 desa kita petakan dan Kutai Kartanegara sudah 114 desa yang rencanaya lebih dua ratus desa ingin kita petakan, sekarang ini sedang dipersiapkan,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya peta yang riil dan data yang kuat dalam menyelesaikan suatu persoalan guna menentukan skala prioritas.
“Kalau dana terbatas, sumber daya terbatas dan fasilitas terbatas, sementara permasalahan yang dihadapi banyak sekali, maka yang harus kita lakukan adalah menentukan skala prioritas,” ujarnya.
Menurutnya, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi sebab banyak faktor, baik itu pelaku ataupun korban, semua bisa terjadi karena rendahnya pendidikan bahkan tidak pernah bersekolah, rendahnya pendapatan keluarga, termasuk pengaruh lingkungan dan faktor lainnya.
“Terkait itu semua, apakah kita memiliki datanya, tentang mereka-mereka yang berpotensi. Jangan hanya setelah terjadi kekerasan, kita punya dana dan kita menggelontorkan dalam mengatasinya, saya pikir ini pendekatan-pendekatan yang salah dan inilah yang terjadi di daerah Indonesia,” kritiknya.
Akmal pun meyakini, data desa presisi yang telah dibuat ini akan menjadi sebuah warisan (legacy) yang bermanfaat serta memudahkan pemimpin di semua tingkatan.
“Baik di kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa di Kabupaten PPU maupun di Kutai Kartanegara,” pungkasnya.(*)