SAMARINDA : Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sapto Setyo Pramono mendesak Gubernur Rudy Mas’ud bersama seluruh stakeholder segera duduk satu meja dengan pemerintah pusat.
Langkah ini dinilainya penting untuk merumuskan solusi konkret atas tingginya deforestasi yang terjadi di Benua Etam.
“Kaltim deforestasi tinggi memang iya, itu tidak bisa dipungkiri. Maka, saya mengimbau dengan kepemimpinan pak gubernur ini segera membentuk tim percepatan,” ujarnya di Samarinda, Senin, 21 April 2025.
Seperti diketahui, Kaltim menjadi daerah yang mengalami deforestasi tertinggi di Indonesia dengan luas 44.483 hektare (ha) sepanjang 2024. Angka tersebut menggeser posisi Kalimantan Barat pada 2023.
Berdasarkan data tersebut, Sapto meminta pemerintah provinsi (pemprov) memperhatikan persoalan ini. Sebab, hutan di Kaltim merupakan paru-paru dunia dan aset bagi generasi penerus yang harus dijaga.
“Jangan sampai pemerintah pusat melalui korporasi yang ada di Kaltim mengambil hasil kekayaan Kaltim, dan untuk menghidupi seluruh bangsa ini jangan sampai meninggalkan luka di Kaltim,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah pusat hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Padahal, jika aspek ekonomi tidak dikelola dengan bijak, maka kerusakan lingkungan yang akan terjadi.
Ia juga berharap pemerintah segera mengatasi permasalahan deforestasi, khususnya pada lahan kritis dan area bukaan yang selama ini memicu kerusakan lingkungan secara masif. “Khususnya bagi masyarakat Kaltim baik jangka pendek ataupun panjang,” harapnya.