Samarinda – Memiliki aplikasi yang menggabungkan data warga, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Dinas Kominfo hingga Dinas Kesehatan dinilai penting guna memudahkan proses identifikasi layanan Call Center 112.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar di ruang kerjanya, Rabu, (18/8/2021).
Menurutnya, layanan Call Center 112 memang sudah berjalan baik, hanya saja perlu diupdate kembali sehingga menjadi lebih intens.
“Itu kalau bisa menjadi satu akan lebih nyaman dalam artian memudahkan masyarakat ketika ingin menelepon atau ditelepon sudah dapat diketahui namanya, wilayah asal atau detail tempat tinggalnya,” papar Deni.
Deni juga mengatakan pihaknya telah menyampaikan hal ini dalam hearing dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Masalah ini saling berkaitan.
Karena sering terjadi saat pemerintah akan memberikan bantuan sosial tunai (BST) selalu bermasalah dalam pendataan. Data lah yang selama ini menjadi momok karena selalu ada banyak protes dari masyarakat.
“Ada yang merasa tidak menerima bantuan, malahan ada yang mohon maaf orang berkecukupan tapi mendapat jatah bantuan,” ungkapnya.
Deni sampaikan juga bahwa pentingnya aplikasi khusus orang miskin. Maksudnya, ketika ada warga penerima bantuan yang rumahnya masih kontrak dan sewaktu-waktu pindah rumah, otomatis dia tidak dapat bantuan lagi.
Mestinya dengan pindahnya ini tadi perlu diketahui oleh ketua RT ataupun kelurahan untuk melapor kepada Dinas Sosial sehingga data warga tersebut segera diupdate atau pemutakhiran data.
“Nanti BPS pun statistik sudah bisa mengcopy data itu tadi jadi sewaktu ketika Pemkot ingin memberikan bantuan sudah memiliki basic data, bank data yang digunakan jadi tidak amburadul lagi,” jelas politikus Gerindra itu.
Menurut dia, banyaknya kasus dalam proses penerimaan bantuan sosial itu terjadi pada data yang tidak terupdate.
“Tapi saya tanya lagi ke Dinsos dimana letak ketidakcocokan mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), yang kebanyakan nama atau inisialnya sama itu tidak dapat menerima bantuan,” bebernya.
Karena data tersebut dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) sehingga data tersebut harus sesuai, baik titik sekalipun harus jelas.
“Jadi kalau kita bilang agar ada sinergi lagi. Ini juga sudah saya minta agar data itu bisa dimutakhirkan dengan membuat aplikasi,” harap Deni Hakim Anwar.