Bontang – Pantai Harapan Berbas merupakan daerah paling kumuh di Bontang sehingga mendorong pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bontang ingin mewujudkan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di wilayah ini.
Hal ini diungkapkan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Yassier Arafat saat di temui awak media di Sekretariat DPRD Kota Bontang, Selasa (13/4/2021)
Adapun lokasi paling kumuh ada di RT 18,19 dan 20 serta masih adanya rumah tinggal yang tidak memiliki MCK, sehingga Lurah Berbas Pantai menginginkan adanya jaring untuk menahan sampah, namun kondisi permukiman ada di atas laut sehingga penerapan tersebut tidak maksimal.
“Kesadaran akan kebersihan di daerah ini masih sangat rendah karena banyaknya sampah dari pemukiman warga tidak tertata dengan baik sehingga menyebabkan penderita demam berdarah disini sangat tinggi,’urainya
“Kami mendorong di Berbas Pantai masuk program Kotaku,”sambungnya.
Wilayah Berbas Pantai masuk dalam program Kota Kumuh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diusulkan oleh Lurah sendiri, sebab telah mempunyai surat keputusan (SK) wilayah kumuh oleh daerah yang menjadi syarat utama
“Namun pemerintah pusat menginginkan adanya kolaborasi dari pemerintah daerah, provinsi dan pusat untuk merealisasikan segera mungkin,”ujarnya
Adapun tujuan program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.
Pemerintah Kota Bontang sendiri di tahun 2018 silam juga pernah merencanakan penerapan program ini dengan wacana anggaran Rp1 miliar namun anggaran tersebut di pangkas oleh Bapelitbang yang kemudian hanya mampu menganggarkan Rp70 juta karena itu perencanaan tersebut di batalkan.
Dirinya berharap pemerintah Kota Bontang mampu kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar program Kotaku di Berbas Pantai secepatnya direalisasikan.
“Bisa saja pusat yang menanganinya namun akan butuh waktu lama, sebab ini bukan di ambil dari anggaran murni. Ini punya anggaran tersendiri, oleh sebab itu harus ada kerja sama pemerintah daerah dan pusat agar program ini segera berjalan,” pungkasnya.