KUKAR: Di bawah bayang-bayang pelantikan 44 anggota DPRD Kukar yang baru, suasana di Jalan Robert Wolter Mongisidi terasa lebih hidup dengan aksi demo puluhan mahasiswa.
Pelantikan yang merayakan awal baru bagi wakil rakyat ini beriringan dengan teriakan aspirasi masyarakat yang menuntut perhatian.
Aksi simbolik ini menggema di depan gedung dewan, menegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab anggota dewan harus senantiasa selaras dengan harapan rakyat yang memilih mereka.
Dalam aksi tersebut, tuntutan utama mereka adalah pemanfaatan APBD Kukar yang saat ini menyentuh angka fantastis sebesar Rp 14,3 triliun agar dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Koordinator Lapangan, Kepala Bidang (Kabid) Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kukar, Muhammad Ibnu Ridho, menjadi salah satu suara utama dalam aksi ini.
“Kami ingin mengingatkan bahwa anggota dewan ini dimandatkan oleh rakyat, bukan oleh oligarki. APBD harus dimaksimalkan sepenuhnya untuk masyarakat,” tegas Ridho saat diwawancarai disela aksi, Rabu (14/8/2024).
“Kami datang ke sini bertepatan dengan hari pelantikan bukan hanya untuk bersuara, tetapi untuk mengingatkan bahwa mereka harus proaktif dalam menangani isu-isu yang menyentuh langsung masyarakat,” sambungnya.
Aksi ini bukanlah yang pertama bagi mereka. Sebelumnya, HMI dan organisasi mahasiswa lainnya, termasuk PMII dan BEM Universitas Kutai Kartanegara, juga menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati.
Dalam aksi tersebut, mereka menuntut penggratisan seragam sekolah untuk siswa SD dan SMP.
“Dengan anggaran yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten yang mencapai Rp3 triliun, seharusnya itu bisa menggratiskan seragam sekolah,” tutur Ridho.
Ridho juga menyoroti kejanggalan dalam penggunaan anggaran, seperti biaya pembangunan toilet sekolah yang mencapai Rp420 juta per unit.
Namun, kekecewaan mereka semakin dalam, karena hingga saat ini, tuntutan tersebut belum mendapatkan tanggapan dari Pemkab Kukar.
“Kami sudah mengirimkan beberapa surat hearing, tetapi tidak ada respons dari pihak pemkab. Ini jelas menunjukkan kurangnya perhatian mereka terhadap aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Melihat situasi tersebut, Ridho berharap agar anggota DPRD yang baru dilantik tidak hanya menjalankan tugas mereka, tetapi juga mendengarkan suara rakyat.
“Kami berharap anggota dewan bisa menemui kami, agar terlihat bahwa mereka masih mendengarkan aspirasi masyarakat. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk membuktikan bahwa mereka memang mewakili rakyat,” harap Ridho.
Aksi simbolik ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran anggota DPRD Kukar yang dipenuhi wajah-wajah baru seusai dilantik akan tanggung jawab mereka. Mendorong mereka untuk mengindahkan apa yang menjadi aspirasi generasi muda, terutama menjelang persiapan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.(*)