SAMARINDA: Dalam upaya mengatasi permasalahan stunting di Kutai Timur, Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga (DPPKB) Ronny Bonar H Siburian mengumumkan peluncuran Aplikasi Stunting.
Dikembangkan sebagai solusi untuk menanggulangi masalah stunting di seluruh Kutim, aplikasi ini menjanjikan penyeragaman data untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan stunting.
“Aplikasi Stunting akan menjadi alat untuk menyederhanakan dan meratakan data stunting di seluruh Kutim,” ujarnya, Senin (20/11/2023)
Ronny Bonar H Siburian menjelaskan bahwa masalah terkait data stunting telah menjadi fokus utama pihaknya.
“Kita sengaja belum memberi nama pada aplikasi ini, pilot projek pelaksanaannya di Desa Swarga Bara melibatkan Posyandu Asoka dan Posyandu Prodesa,” tambahnya.
Menurut data, angka stunting pada tahun 2022 diangka 27,4 persen dan mengalami penurunan jadi 24,7 persen saat ini. DPPKB optimistis bahwa aplikasi ini dapat memainkan peran kunci dalam percepatan penurunan stunting.
“Kemampuan identifikasi kasus stunting secara benar berdasarkan nama dan alamat lengkap akan terjaga dengan rapi dan baik. Hal ini akan mengatasi kendala yang selama ini dihadapi dalam penanganan stunting,” ulasnya.
“Bahkan dari data yang direcall oleh Dinas Kesehatan terjadi penurunan angka stunting, namun kita belum berani menyebutkan menunggu ketetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kutim,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ronny menekankan pentingnya aplikasi ini yang didukung oleh usaha bersama DPPKB dengan SKILL ICT Solution, yang melibatkan dr. Mardjono, seorang pensiunan dan mantan Karo Perencanaan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Keberadaan dr.Mardjono di dalam proyek ini diharapkan memberikan pengaruh positif dalam pengembangan aplikasi yang akan menjadi alat efektif dalam upaya pencegahan stunting di Kutai Timur.
Dengan aplikasi ini, diharapkan penanganan stunting dapat dilakukan lebih efisien dan tepat sasaran. Langkah inovatif Kutai Timur ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakatnya, tetapi juga menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadapi tantangan serupa. (*)