PADANG : Distrik Navigasi (Disnav) Tipe A Kelas II Teluk Bayur, melaksanakan Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2022, tentang Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal yang Melakukan Kegiatan di Wilayah Perairan Indonesia.
Sosialisasi berlangsung di Hotel Mercure, Padang,
Sumatera Barat (Sumbar) Senin (26/8/2024).
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Lollan Panjaitan mengatakan, pelaksanaan ini sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dan pengaktifan Automatic Identification System (AIS) pada Kapal Yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia.
Kegiatan ini merupakan langkah konkrit dalam memberikan pemahaman terhadap aturan-aturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring penggunaan dan pengaktifan AIS, sanksi kepada pelanggarannya dan aturan Layanan Jasa Kenavigasian.
“Kami memastikan, para pemilik kapal dan agen perusahaan pelayaran wajib memasang dan mengaktifkan AIS,” ujarnya.
Juga memberitahukan kepada nakhoda kapal untuk menyampaikan informasi yang benar melalui AIS. Apabila AIS pada kapal tidak berfungsi agar nakhoda mencatat dalam catatan harian (log book) kapal.
Selain itu agar menginformasikan pada kesempatan pertama kepada SROP/VTS serta menyerahkan log book kepada Syahbandar pada saat kapal tiba di pelabuhan.
Selain mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kenavigasian dan pengawasan telekomunikasi pelayaran, Distrik Navigasi juga memiliki tugas melaksanakan pengelolaan PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, di antaranya PNBP Jasa Kenavigasian.
Untuk itu, Disnav Tipe A Kelas II Teluk Bayur juga mensosialisasikan pemberlakuan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor SE-DJPL 5 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Penetapan Perhitungan dan Penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Jasa Kenavigasian Pelayanan Vessel Traffic Service (VTS).
Begitu juga Pelayanan Jasa Telegram/ Telepon/Radio/Radio Telex/Radio Maritime Letter dan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)/Uang Rambu di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
“Diharapkan, dengan terbitnya Surat Edaran ini, UPT pemungut PNBP Jasa Kenavigasian dapat memberikan Layanan Kenavigasian secara optimal dan menghilangkan permasalahan pada proses perhitungan, pemungutan dan pembayaran PNBP Jasa Kenavigasian,” kata Lolan.
Ditambahkan, baik keterkaitannya dengan penerapan sistem aplikasi maupun penyesuaian perhitungan tarif angkutan dan objek PNBP yang belum terakomodir dengan baik pada SE DJPL 1 Tahun 2023.
Lebih lanjut Lollan menjelaskan, saat ini Sistem Inaportnet telah terintegrasi dengan layanan PNBP Jasa Kenavigasian, seperti Jasa VTS, Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu dan juga Layanan Telegram/Telepon Radio/Master Cable.
Pemanfaatan Sistem Inaportnet, untuk pengelolaan PNBP Jasa Kenavigasian merupakan salah satu bentuk usaha dalam meningkatkan tata Kelola PNBP yang ke depannya harus terus dilakukan secara maksimal sehingga pelaksanaan pengelolaan PNBP lebih optimal.
“Seiring perkembangan teknologi saat ini, pelayanan jasa kenavigasian terus dikembangkan sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi,” ujarnya.
Dimana simplifikasi proses pembayaran PNBP dengan pemanfaatan Sistem Inaportnet, akan memudahkan pengelolaan PNBP Jasa Kenavigasian menjadi lebih efektif dan efisien.
Lollan berpesan kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melakukan penarikan PNBP Jasa Kenavigasian, baik Distrik Navigasi Tipe A dan Tipe B, serta KSOP, maupun KUPP sesuai dengan kewenangannya, agar terus berkomitmen dan saling berkoordinasi.
Hal ini dimaksudkan agar layanan kenavigasian semakin optimal dan mengantisipasi kemungkinan adanya potensial loss dalam penerimaan PNBP, jasa kenavigasian.
Sehingga secara internal organisasi, dapat menerima manfaat dari pengelolaan PNBP yang baik dan secara eksternal dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat umum.
Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Teluk Bayur, Yudhonur Setyaji P mengatakan, sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk perwujudan kewajiban Instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran.
Khususnya dalam pemantauan terkait kewajiban memasang dan mengaktifkan AIS guna menjalankan fungsi pengelolaan PNBP Jasa Kenavigasian pada Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Teluk Bayur.
“Kami berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan terkait aturan pengawasan kewajiban pemasangan, pengaktifan AIS dan tata tertib Pengelolaan PNBP Jasa Kenavigasian pada Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Teluk Bayur,” ujarnya.
“Selain itu, diharapkan juga dapat mengoptimalisasikan sekaligus meminimalisir potensi sanksi pelanggaran pemasangan dan pengaktifan AIS serta potensi kerugian negara dari PNBP Jasa Kenavigasian,” kata Yudho.
Adapun peserta kegiatan Sosialisasi ini diikuti dari seluruh UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di wilayah Sumatera Barat, Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok, Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Sibolga serta 44 perusahaan Angkutan Laut di wilayah kerja Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Teluk Bayur.
Sebagai narasumber dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Kenavigasian, Bagian Keuangan serta Bagian Hukum dan KSLN Setditjen Perhubungan Laut. (*)