Jakarta – Pernyataan Bakamla ( Badan Keamanan Laut ) tentang adanya ratusan bahkan sampai ribuan kapal milik China dan Vietnam yang masuk perairan Natuna sangat mengagetkan. Dimana kapal-kapal tersebut telah menggangu aktivitas di perairan Natuna.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Bidang Idiologi dan Politik Djafar Badjeber mengatakan bahwa ini masalah serius. Jangan pandang enteng, apalagi dibiarkan begitu saja.
Hal tersebut tersiar setelah dikemukakan oleh Sekretaris Utama Bakamla, Laksda S. Irawan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR RI, 13 September 2021 kemarin.
Apa yang dilakukan Kapal-Kapal China dan Vietnam itu sangat keterlaluan. Sudah menginjak-injak kedaulatan RI serta harga diri entitas Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
Mencermati situasi seperti itu TNI dan seluruh stakholder harus saling bahu membahu untuk menghadang kapal-kapal tersebut. Mungkin pilihan Indonesia tidak mau terlibat konflik horizontal dengan kedua negara tersebut. Tetapi kalau keterlaluan apa RI diam saja ?
Memang Bakamla kekurangan armada kapal, bukan berarti didiamkan begitu saja. Pemerintah harus protes langsung kepada dubes negara tersebut atau melalui diplomasi politik luar negeri. Bila belum patuh juga laporkan ke DK PBB dengan melibatkan dunia Internasional biar China dan Vietnam tahu hukum zona ekslusif .
Walhasil manuver kapal-kapal kedua negara harus diusir dari wilayah NKRI , apalagi disitu ada Rig Noble, berarti bisa mengganggu kegiatan serta keselamatan pekerja di Rig tersebut.
Kalau kedua negara merasa bersahabat dengan Indonesia , harusnya tidak ceroboh seperti itu.
Sama hal-nya mereka mau menggertak, mengintimidasi dan mungkin ingin meng-aneksasi wilayah NKRI. Siapa tahu cara ini sebagai embrio untuk melakukan pendudukan, meskipun spekulasi ini masih terlalu jauh.
Selama ini kita menduga bahwa kedatangan TKA asal China semata-mata ingin bekerja saja, alasan ekonomi.Tetapi aroma tidak sedap mulai tercium dan bahkan makin terasa bernuansa kepentingan politik dan militer. Banyak indikasi dan bukti tentang aktivitas warga China yang sudah menjurus kemungkinan kependudukan.
Hal itu ditandai dengan banyak warga RRT bekerja dan berdomisili diberbagai kota dan kabupaten, tanpa pengawasan ketat dari Imigrasi, Polri dan Pemda. Jika pembiaran ini terjadi terus menerus, tentu bisa mengarah kepada yang lebih luas.
Untuk itu pemerintah, DPR dan TNI harus bersikap, evaluasi dan mengawasi semua gerakan yang mungkin terjadi.
“Kita yakin kepada TNI sebagai pengawal dan penjaga kedaulatan RI,”ujar Djafar Badjeber melalui pers rilis yang dikirim.ke redaksi, Rabu(15/9/2021) malam.
Harusnya Komisi I DPR RI melaporkan kepada Pimpinan DPR RI hasil dari rapat kerja dengan Bakamla. Ini masalah super serius, jangan abai, apalagi lalai. Setahu saya, selama 4 dasawarsa ini belum pernah saya mendengar ada ratusan, bahkan ribuan kapal asing yang bermanuver disekitar perairan Indonesia.
Rakyat Indonesia memperhatikan masalah ini. Kita tunggu sikap DPR RI dan pemerintah dalam menjaga perairan Indonesia dari tindakan sewenang-wenang dari kapal-kapal China dan Vietnam,”kata mantan Anggota MPR RI 1987-1992 ini.