SAMARINDA: Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menyatakan dukungannya terhadap wacana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menargetkan pembangunan pabrik pengolahan sampah plastik di seluruh kabupaten dan kota.
Menurutnya, langkah ini merupakan terobosan penting dalam menjawab persoalan sampah yang selama ini menjadi masalah serius di daerah.
“Ya, baguslah. Apa pun yang bisa pertama-tama mengatasi persoalan sampah itu memang harus kita dukung. Ini bukan hanya masalah provinsi, tapi juga masalah kabupaten/kota, karena masyarakatnya ada di sana,” ujar Firnadi, Kamis 12 Juni 2025.
Firnadi menilai bahwa selama ini penanganan sampah masih terbatas pada aktivitas pengumpulan dan pemilahan lewat bank sampah. Padahal, potensi ekonomi dari sampah khususnya plastik masih sangat besar jika dikelola melalui proses industri.
“Selama ini masyarakat baru tahu istilah bank sampah sebatas memilah dan mengumpulkan. Tapi kalau sudah masuk tahap pengolahan dan punya nilai tambah, itu luar biasa. Kita sangat dukung,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa data produksi sampah terus meningkat setiap hari, sehingga diperlukan langkah konkret dari pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk membangun sistem pengelolaan yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Terkait skema pembiayaan, Firnadi menyebut bahwa pendanaan dari APBD sangat memungkinkan, baik melalui Dinas Lingkungan Hidup maupun skema bantuan keuangan (bankeu) ke pemerintah kabupaten/kota.
“Kemungkinan besar bisa saja dianggarkan lewat dinas lingkungan. Kalau pemprov ingin membangun, bisa saja inisiasinya dari mereka, kemudian kabupaten/kota tinggal mengelola dan menyiapkan lahan,” jelasnya.
Ia menilai ada dua skema realistis yang dapat ditempuh: pertama, pembangunan langsung oleh pemprov dan sampah dari daerah dikirim ke pusat pengolahan tersebut; kedua, pemerintah kabupaten/kota membangun sendiri dengan dukungan bankeu atau kolaborasi dengan BUMD.
“Kalau skemanya seperti itu, pasti akan melibatkan BUMD atau Perusda juga. Tinggal nanti siapa yang sediakan lahan dan siapa yang tangani operasionalnya,” tambahnya.
Sebagai informasi, rencana pembangunan pabrik pengolahan sampah ini sebelumnya disampaikan oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang menyatakan bahwa program tersebut akan direalisasikan dalam waktu dekat.
Saat ini, Pemprov Kaltim tengah menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang telah lebih dulu sukses mengoperasikan fasilitas serupa.
Firnadi berharap wacana ini segera diwujudkan dalam bentuk perencanaan yang matang dan tidak berhenti sebagai program di atas kertas.
Ia menekankan bahwa keseriusan Pemprov Kaltim harus diiringi dengan komitmen anggaran dan keterlibatan lintas sektor, termasuk dunia usaha.
“Intinya, kalau memang untuk kesejahteraan rakyat dan pengelolaan lingkungan jangka panjang, kita sangat siap mendukung,” pungkasnya.