SAMARINDA: Ketua Pansus laporan kinerja pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2023 Sapto Setyo Pramono menegaskan pentingnya Pemerintah Provinsi Kaltim untuk fokus pada pencapaian target pembangunan yang lebih menyeluruh.
Hal itu ia katakan usai Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang 2 DPRD Provinsi Kaltim, di Gedung B DPRD Kaltim, Rabu (12/6/2024).
Dalam rekomendasi RPJMD 2019-2023, terungkap bahwa dari 10 indikator terdapat 2 indikator utama, yakni indeks kemiskinan dan kualitas lingkungan hidup, masih belum mencapai target yang ditetapkan.
Sebagai informasi, target kemiskinan Maret 2023 sebesar 6,11 persen belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 5,9 persen.
Tingkat kemiskinan di pedesaan tercatat lebih tinggi dibandingkan perkotaan, meskipun secara absolut angka kemiskinan di pedesaan lebih rendah.
Sementara itu, indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2023 sebesar 75,47 persen masih di bawah target yang ditetapkan 76,15 persen.
“Pemprov Kaltim masih memiliki pekerjaan rumah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Kami meminta perhatian dan upaya serius untuk menanganinya,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar ini juga menyoroti ketimpangan antara kota dan desa terkait tingkat kemiskinan dan pengangguran. Tingkat pengangguran di kota lebih tinggi dibandingkan di desa, sementara tingkat kemiskinan di kota lebih rendah.
“Ini perlu dicarikan formulanya oleh pemerintah bagaimana pendapatan per kapita bisa lebih merata,” tambahnya.
Dalam indeks pembangunan manusia (IPM) Kaltim 2023 tercatat sebesar 78,20 persen melampaui target 77,75. Namun, Sapto menyoroti bahwa pencapaian ini tidak berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan.
“Kita bicara IPM berarti kita bicara kualitas hidup, dan faktanya di lapangan tidak sejahtera,” ungkapnya.
IPM yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat pendidikan dan kesejahteraan. Namun, hal ini tidak serta merta mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, terutama di perkotaan.
“Pemerintah itu harus konsisten jangan hanya data-data saja, itu buat apa. Jadi maping sebaran seluruh kabupaten/kota harus jelas,” pungkasnya.(*)