SAMARINDA: DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) atas dasar usulan fraksi dan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji.
Dua anggota DPRD Kaltim yang diganti adalah Masykur Sarmian dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Puji Hartadi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada sisa masa jabatan 2019-2024 di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Rabu (1/11/2023).
“Atas dasar usulan fraksi dan SK Mendagri, kami lakukan pelantikan PAW,” ungkap Seno Aji.
“Pergantian komposisi DPRD Kaltim hari ini, Masykur Sarmian digantikan oleh Encik Wardani, sedangkan Puji Hartadi digantikan oleh Selamat Ari Wibowo,” katanya.
“Keduanya merupakan Calon Legislatif (Caleg) yang mendapat suara terbanyak kedua di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing,” sambungnya.
Seno Aji berharap kedua anggota DPRD Kaltim yang baru dilantik bisa lebih aktif menjalankan roda legislatif dan turun ke masyarakat.
Ia menyebutkan kedua anggota tersebut dari Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kota Samarinda.
Kita berharap dua daerah tersebut dapat diwakili dan berdampak baik bagi legislatif.
Sementara anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PKS yang baru dilantik Encik Wardani mengatakan pelantikan dirinya adalah momen bersejarah bagi dirinya dan partainya.
“Semoga ini jadi kolaborasi efektif agenda saya untuk mendukung program positif Pemerintah Provinsi. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dan untuk pemenangan PKS maupun yang lainnya,” ucapnya.
Ia akan membawa banyak program untuk Samarinda. Encik akan berkoordinasi dengan fraksi terkait program mana yang bisa dimaksimalkan untuk dievaluasi dan dikontribusikan lebih maksimal lagi.
“Salah satu isu yang menarik bagi saya adalah bagaimana anak muda bisa mengelola aset daerah yang selama ini mungkin masih minim peran pemuda,” ungkapnya.
Dalam sesi lain, hal senada juga disampaikan Selamat Ari Wibowo, anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PKB, mengatakan tugas pertamanya adalah memperjuangkan aspirasi warga yang diwakili dari Dapil masing-masing.
“Jadi langkah selanjutnya kita akan memperjuangkan aspirasi warga yang kita wakili dari daerah pemilihan,” ujarnya.
Selamat Ari Wibowo menargetkan akan menarik anggaran provinsi untuk pembangunan desa sebagai bentuk pemerataan pembangunan.
“Kalau tidak salah informasi, hari ini ada peraturan gubernur membatasi bantuan keuangan dari provinsi ke kabupaten/kota yang itu mengharuskan nilainya Rp2,5 miliar,” paparnya.
Selamat mengungkapkan hal itu sangat sulit jika diterapkan ke desa, sementara program pembangunan desa sebagai bentuk pemerataan pembangunan. Jadi hasilnya bisa dinikmati tidak hanya daerah yang dekat dengan perkotaan tapi juga sampai ke desa-desa. (*)