SAMARINDA: Keterlambatan pencairan insentif guru honorer swasta di sejumlah wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai keterlambatan tersebut berpotensi menurunkan semangat kerja para guru dan memengaruhi kualitas proses belajar mengajar di sekolah swasta, terutama di daerah terpencil.
“Insentif itu bagian dari pendapatan yang jelas memberikan kontribusi terhadap motivasi dan kinerja guru. Kalau ini terlambat, tentu bisa berdampak pada semangat mengajar,” ujar Salehuddin di Samarinda, Jumat, 23 Mei 2025.
Menurutnya, insentif bukan sekadar bentuk penghargaan atas pengabdian, melainkan bagian penting dari upaya menyejahterakan guru, yang selama ini menjadi ujung tombak pendidikan di daerah.
“Mudah-mudahan segera ditindaklanjuti oleh Pemprov. Jangan sampai keterlambatan ini menimbulkan hambatan dalam proses belajar mengajar,” tegasnya.
Selain menyoroti insentif, Salehuddin juga menekankan masih adanya ketimpangan distribusi dan kekurangan jumlah guru di Kalimantan Timur.
Ia menyebut peta kebutuhan guru saat ini menunjukkan defisit yang cukup besar, baik dari sisi kuantitas maupun pemerataan antarwilayah.
“Kalau bicara peta ketersediaan guru, kita memang masih kurang. Jumlah guru terbatas, tapi insentif pun tidak diperhatikan, ini bisa jadi preseden buruk bagi dunia pendidikan,” ujarnya.
Salehuddin mengingatkan bahwa kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia.
Oleh karena itu, selain memperbaiki mekanisme insentif, pemerintah juga didesak menyusun strategi jangka panjang untuk mencapai rasio guru-murid yang ideal.
“Kita perlu mengejar komposisi guru yang ideal sesuai jumlah murid. Ini harus segera diselesaikan agar tidak berdampak pada kualitas belajar mengajar,” tambahnya.
Guru honorer swasta, menurut Salehuddin, telah memainkan peran strategis, terutama di wilayah pinggiran dan terpencil yang belum sepenuhnya terlayani oleh guru ASN.
Namun, insentif yang tidak cair tepat waktu dinilai dapat menurunkan semangat dan kepercayaan diri mereka dalam menjalankan tugas.
DPRD Kalimantan Timur, lanjut Salehuddin, akan mendorong pemerintah provinsi untuk segera mengevaluasi sistem penyaluran insentif agar keterlambatan tidak terus berulang di masa depan.
“Kami akan dorong agar ada perbaikan sistem dan penjadwalan yang lebih tepat. Insentif itu hak guru, dan harus dibayarkan tepat waktu,” pungkasnya.