BONTANG : Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Bahtiar Wakkang menyoroti kondisi nelayan di kota tersebut yang masih belum sejahtera.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kota Bontang ini, dihadiri Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) Kota Bontang.
RDP ini membahas pula mengenai perlunya jaminan kecelakaan kerja dan kematian untuk nelayan.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Sekretariat DPRD Kota Bontang, Senin (29/5/2023).
Rapat tersebut juga dihadiri oleh berbagai pihak terkait, antara lain Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Bontang.
Ketua Kelompok Nelayan Sehati, Ketua Kelompok Nelayan Arung Samudera, Ketua Kelompok Nelayan Pemuda Sulawesi Tengah, serta Ketua Kelompok Nelayan Ikan Putih 2.
Dalam kesempatan tersebut, BW sapaan akrabnya, menekankan pentingnya memberikan jaminan kecelakaan kerja kepada nelayan.
“Kita hanya butuh 1,4 miliar dari 7.000 nelayan yang ada. Diharapkan kebijakan memberikan asuransi BPJS ini dapat membantu nelayan apabila mengalami kecelakaan di laut,” ujar BW.
Selain jaminan kecelakaan kerja, kehadiran BPJS juga diharapkan dapat memberikan akses pelayanan kesehatan bagi nelayan.
“BPJS ini juga penting untuk berobat kesehatan,” katanya.
Oleh karena itu, yang penting kita data dulu berapa jumlah nelayan yang dibutuhkan program BPJS ini,” tambah BW.
Politisi Nasdem tersebut berharap ada validasi data tentang jumlah nelayan di Kota Bontang.
Ia mengungkapkan komitmennya dalam mendukung perlindungan sosial bagi nelayan di Kota Bontang.
“Kami minta untuk mengumpulkan data yang akurat mengenai jumlah nelayan yang membutuhkan jaminan kecelakaan dan kematian ini,” kata BW.
RDP ini menjadi langkah awal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kota Bontang.
Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk BPJS.
Untuk memastikan implementasi program jaminan kecelakaan kerja dan kematian ini dapat berjalan dengan baik.
Kesejahteraan nelayan merupakan isu yang penting dan harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak terkait.
“Dalam kondisi yang sejahtera, nelayan dapat menjalankan profesinya dengan aman dan mendapatkan penghasilan yang layak. Dengan demikian, Kota Bontang dapat terus berkembang sebagai daerah pesisir yang makmur dan berkelanjutan,” tandasnya. (*)