BONTANG : Anggaran penanganan stunting di Kota Bontang yang hanya sebesar Rp3 miliar dari total Rp27 miliar dana kesehatan, dinilai belum cukup efektif dalam menekan angka stunting. Sebagian besar dana kesehatan, sekitar Rp24 miliar, difokuskan untuk program BPJS, sehingga alokasi dana untuk stunting terbilang minim.
Anggota DPRD Bontang Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Yusuf mengungkapkan bahwa porsi anggaran yang kecil ini tidak memadai dalam upaya menekan angka stunting yang masih menjadi masalah serius di kota ini.
“Keterbatasan anggaran dan lemahnya koordinasi di lapangan membuat program penanganan stunting ini tidak berjalan maksimal,” ujar Yusuf, Senin (28/10/2024).
Menurutnya, alokasi dana untuk kesehatan di Bontang perlu ditinjau ulang agar lebih proporsional dan efektif, khususnya dalam mendukung penanganan stunting.
Yusuf menyoroti rendahnya insentif kader kesehatan yang bertugas di posyandu untuk menimbang dan mencatat data stunting. Dengan insentif hanya Rp300 ribu per bulan, yang bahkan diterima setiap tiga bulan sekali berpotensi menurunkan semangat kader dalam menjalankan tugasnya di lapangan.
“Saya setuju jika kader diberikan insentif yang layak, karena kasihan mereka hanya dibayar Rp300 ribu per bulan,” tegasnya.
Selain itu, Yusuf juga menggarisbawahi pentingnya peran serta masyarakat, terutama orang tua, untuk lebih rutin menimbang anak mereka di posyandu.
Menurut Dinas Kesehatan Bontang, angka stunting dapat ditekan jika lebih dari 80 persen masyarakat rutin menimbang anaknya. Namun, kenyataannya, kesadaran masyarakat masih rendah.
“Tapi sayangnya kesadaran masyarakat masih minim,” ucap Politisi PKB itu.
Isu standarisasi dalam penentuan kasus stunting juga menjadi perhatian. Menurut Yusuf, banyak kader kesehatan di lapangan masih kesulitan menentukan status gizi anak karena ketiadaan standar yang seragam.
“Semua kader harus diseragamkan dalam penentuan standar stunting. Misalnya, jika di bawah sekian kilogram baru dikatakan stunting, dan itu harus seragam. Saat ini, tidak ada standarisasi yang jelas,” tegasnya.
Yusuf juga mengusulkan agar koordinasi antara Dinas Kesehatan dan kader di lapangan ditingkatkan demi efektivitas program kesehatan. Menurutnya, perbaikan infrastruktur posyandu hingga keterlibatan aktif masyarakat sangat penting dalam upaya menurunkan angka stunting.
“Jangan kita selalu menjadi beban pemerintah, sekali-kali kita bantu pemerintah,” ujar Yusuf, menyerukan dukungan dari semua pihak.(*)