IKN : Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menyebut satu bentuk dukungan nyata Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) demi sukses pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 adalah dengan pemberian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Total NPHD yang sudah direalisasikan untuk KPU, Bawaslu dan pihak keamanan mencapai Rp1,1 triliun,” sebutnya saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (8/11/2024).
Ia menjelaskan, realisasi tersebut disesuaikan dengan tahapan untuk pihak keamanan terutama pada saat pelaksanaan dan pengamanan penghitungan hasil pilkada.
“Kaltim yang pertama menyelesaikan NPHD pada 23 September 2023. Itu bentuk dukungan kami untuk sukses pilkada. Alhamdulillah kami di-back up oleh Forkopimda,” tuturnya.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga memberikan jaminan sosial BPJS bagi tenaga lapangan di seluruh TPS di Benua Etam.
“Hanya di sini semua petugas TPS kita beri jaminan sosial BPJS kesehatan. Ini tidak ada di daerah lain,” bangganya.
Dalam kesempatan itu, Akmal menyampaikan bahwa secara umum partisipasi pemilih saat Pilpres dan Pileg Februari lalu jauh di atas rata-rata nasional yakni pemilih pada pemilihan presiden sebesar 79,80 persen, pemilihan DPR RI partisipasi pemilih sebesar 79,18 persen dan pemilihan DPRD 79 persen.
“Kita bersyukur partisipasi pemilih Kaltim di atas rata-rata nasional. Ini adalah keberhasilan bersama. Penyelenggara Pemilu, KPU, Bawaslu, pihak keamanan, masyarakat dan pemerintah,” ucapnya.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu menegaskan, Pemprov Kaltim sangat mendukung proses demokrasi yang diujungtombaki oleh para penyelenggara pemilu.
Ketua Komisi II DPR RI HM Rifqinizamy memuji langkah-langkah yang dilakukan Pemprov Kaltim bersinergi dengan penyelenggara pemilu dan Forkopimda.
Namun, ia mengingatkan pemanfaatan NPHD harus secara tepat dan tidak melanggar hukum.
“Laporan ke kami NPHD Kaltim bagus dan dukungan TNI Polri juga sangat baik. Saya terima kasih ke Pak Pj Gubernur, tidak ada masalah dengan NPHD karena di tempat lain NPHD-nya sudah habis, padahal pemilunya belum apa-apa. Terpaksa kita bantu dengan APBN,” ungkapnya.
Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris melaporkan, Pilkada tahun ini akan diikuti 2.821.202 pemilih yang terdaftar dalam DPT. Mereka akan mencoblos di 6.274 TPS dengan 30 TPS Lokasi Khusus.
“Kampanye dilakukan mulai 25 September hingga 23 November 2024. Sedangkan debat terakhir 22 November 2024. Mudah-mudahan tensi politik semakin menurun,” harapnya.
Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto mengaku, kampanye terbanyak dilakukan di Bontang, Balikpapan, Kutai Timur dan Samarinda.
“Hal yang perlu menjadi catatan bahwa dari sekian kasus pada masa kampanye, terdapat 18 kasus yang berkaitan dengan aparatur sipil negara. Padahal ASN harus netral. Ini harus menjadi catatan Pak Pj Gubernur,” kritiknya.
Turut hadir, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Komisioner KPU RI Iffa Rosita, para Pjs bupati dan wali kota dan perwakilan Polda Kaltim dan Kodam VI Mulawarman.(*)