Samarinda– Kabar penyaluran dana CSR oleh perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) Kaltim ke luar Pulau Kalimantan masih menjadi sorotan publik, dan salah satunya Forum Rakyat Kaltim Bersatu, ikut bersuara..
Ketua Forum Rakyat Kaltim Bersatu Edy Sofyan mengatakan dalam menghilangkan keruhnya stigma masyarakat terkait penyaluran bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran, perlu menyamakan presepsi terlebih dahulu dengan menggali sejumlah informasi-informasi yang valid mengenai CSR.
Menurut Edy, jika hal tersebut tidak berhasil dilakukan dan mendapat upaya jelas, maka kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat tidak dapat dibendung, sebab setiap masing-masing orang memiliki pandangan berbeda. Apalagi ini berkaitan dengan hal sensitif, keuangan.
“Kalau kita masing-masing orang pasti memiliki pandangan berbeda terkait CSR. Jika diberikan informasi jelas mengenai detailnya baik dari PKP2B dan pemerintah pastinya masyarakat tidak gaduh, dan tidak mengambil keputusan yang mana justru menyesatkan,” katanya saat ditemui awak media, Kamis (19/5/2022).
Edy Sofyan pun mendorong agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kaltim selain PKP2B agar segera dipanggil untuk dimintai hasil pencapaian timbal balik terhadap daerah dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
“Dipanggil, duduk bersama apakah nanti itu dari perusahaan atau forum pemerintah yang diberikan kewenangan untuk mengurus anggaran itu. Segera,” tegasnya didampingi Ketua Koalisi Pemuda IKN Vico.
Hal ini juga dilakukan agar pembagian hasil operasional perusahaan aktif di Kaltim terhadap daerah lebih terbuka dan tidak ditutup-tutupi.
“Tidak ada lagi saling menyembunyikan. Itu tidak boleh,” jelasnya.
Diharapkan Edy, dalam pertemuan yang nantinya berhasil difasilitasi, bisa berakhir dengan poin-poin konkrit yang dapat diterapkan demi rasa keadilan dan CSR bisa tepat sasaran.