
KUKAR: Terletak di jantung Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Embung Maluhu kini tak lagi sekadar berfungsi sebagai tempat penampungan air.
Kawasan yang dulunya sepi dan kurang termanfaatkan itu perlahan menjelma menjadi ruang publik yang hidup, produktif, dan inklusif, sebuah contoh nyata sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan.
Revitalisasi kawasan ini membawa wajah baru bagi Embung Maluhu, menjadikannya sebagai pusat kegiatan masyarakat yang memadukan nilai edukatif, rekreatif, hingga ekonomi.
Di sekitar embung, ruang terbuka hijau kini menjadi lokasi favorit untuk olahraga, wisata, hingga kegiatan sosial dan ekonomi.
“Sekarang sudah berjalan dengan baik. Ada fasilitas olahraga. Baru tadi malam penutupan turnamen bulutangkis. Jadi, kegiatan olahraga, wisata, kemping, mancing juga bisa,” ujar Lurah Maluhu, Tri Joko Kuncoro, Minggu, 1 Juni 2025.
Bagi Tri Joko, Embung Maluhu bukan hanya tentang air, melainkan tentang penguatan ekonomi lokal, ruang edukasi, serta tempat tumbuhnya komunitas. Kawasan ini menjadi denyut baru kehidupan sosial warga, tempat masyarakat mengekspresikan diri, berinteraksi, hingga mencari nafkah.
“Target utama adalah ekonomi kerakyatan, mensejahterakan masyarakat kami melalui UMKM,” tegasnya.
Kini, di sekitar embung telah tumbuh puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Mereka menjajakan aneka makanan tradisional, minuman segar, hingga kerajinan tangan khas daerah.
Semua itu tumbuh berkat partisipasi aktif warga dan dukungan pemerintah kelurahan yang memberi ruang dan kepercayaan kepada pelaku usaha lokal.
Ia berharap apa yang telah dicapai di Kelurahan Maluhu bisa menjadi contoh bagi daerah lain, terutama dalam hal pengelolaan ruang publik yang berpihak kepada rakyat kecil.
Keberhasilan ini, menurutnya, bukan milik satu pihak semata, melainkan hasil kerja kolektif antara warga, pemerintah, dan komunitas.
Lebih lanjut, Tri Joko menambahkan bahwa ke depan, keberadaan embung harus terus dimaksimalkan.
Bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok sadar wisata dan pelaku UMKM maupun masyarakat Maluhu. (Adv)