SAMARINDA : Usulan kenaikan biaya haji tahun 2023 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) sebesar Rp 69,2 juta, mendapat kritikan dan penolakan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
Ketua Fraksi PKS DPRD Samarinda, Dr. Sani Bin Husain, menyebutkan rencana kenaikan biaya haji tersebut tidak rasional. Dijelaskannya, di tengah kondisi ekonomi masa pemulihan pascaCovid-19, dan masih masa sulit saat ini, tentunya rencana kenaikan tersebut akan meberatkan masyarakat.
Sani sapaan akrabnya menilai, pengelolaan biaya haji hendaknya mempertimbangkan kemampuan calon jemaah haji. Pasalnya sebagian besar calon jemaah haji memiliki latar belakang ekonomi kecil. Kemudian kenaikan biaya tersebut, kata dia, disebabkan karena adanya kesalahan dalam pengelolaan anggaran.
“Kan rumusnya jelas ada indirect cost yang didapatkan dari setoran awal itu kan Rp 25 juta, kalau dia menabung 20 atau 30 tahun berarti uang itu mengendap selama itu dan seharusnya dapat keutungan,” ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda itu, kepada awak media pada, Senin (23/1/2023).
Namun, sebut dia, faktanya 70 % keuntungan pengelolaan dana haji diambil pemerintah untuk menerbitkan surat utang negara (SUN) yang keuntungannya hanya 5 %. Sedangkan inflasi saja angkanya sudah di 5,4 %, oleh karenanya keuntungan yang seharusnya untuk Jemaan itu ludes. (habis).
Disampaikannya persoalan tersebut sebenarnya sudah diperingatkan sebelumnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam acara monitoring dan audiensi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) di Gedung Merah Putih pada Kamis (5/1/2023).
Politisi kelahiran Bontang 5 Agustus 1983 itu berharap, ke depan BPKH dan Kementerian Agama lebih berhati-hati mengelola dana haji dan mau mendengar saran dari berbagai pihak. Badan pengelola harus memiliki modal serta investasi yang baik jangan sampai dibebankan penuh kepada jemaah.”Jelas itu tidak adil,” ucap Sani.
Lanjutnya, sebagai pejabat daerah,dia menegaskan bahwa kritikan tersebut sebagai upaya dirinya menyampaikan aspirasi masyarakat yang terdapat hingga ke daerah termasuk konstituennya di Kota Samarinda.
“Jadi pemerintah juga harus bertanggung jawab, karena banyak dana haji dipakai untuk subsidi APBN, Pemerintah jangan pelit sama rakyat sendiri. Menyuntik dana ke BUMN bangkrut puluhan triliun saja bisa,” tuturnya.
