SAMARINDA : Gejolak pertamini kian hari belum menemukam titik terang, perlahan kekhawatiran semakin mencuat lantaran bencana kebakaran juga beriring menghantui dampak dari praktek pertamini tersebut.
Sejak beberapa tahun silam, hal ini sebenarnya telah dicanangkan, penertibannya juga mulai digaungkan, akan tetapi permasalahan tersebut sampai detik ini belum menemukan titik terang.
Akibatnya, beberapa pejabat perlahan mulai bersuara, Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda mengakui ini peran penting masyarakat dan pemerintah.
“Kalau itu meresahkan masyarakat, tentunya harus direalisasikan, namun disisi lain masyarakat juga membutuhkan pertamini karena SPBU tidak mencukupi menyentuh daerah terpencil,” jelasnya beberapa waktu lalu.
Bak mata uang, gejolak masyarakat dan pemerintah terus bertentangan di jagat maya, pasalnya pertamini disisi lain mampu menyentuh daerah pedalaman, namun juga minim pengamanan yang rapi.
“Perlu ada kajian teknis dan evalusi sebelum melakukan penertiban,” ungkapnya.
Secara garis besar, sejatinya pertamini ini sangat rawan mengundang terjadinya amukan api, sehingga ini yang menjadi kekhawatiran pemerintah jika praktek tersebut harus ditertibkan.
“Pertamina tidak cukup banyak tempat menjual bahan bakar, sehingga beberapa masyarakat pasti ada yang setuju kehadiran pom mini,” ucapnya.
Bahkan bisa dipastikan, bahwa mungkin akan banyak yang tidak setuju dengan penertiban pertamini itu sendiri.
“Tentunya kami kembalikan masyarakat dan pemerintah apakah itu dibutuhkan atau engga, kita melihat sejauh mana pemerintah dan masayarakat bersepakat bahwa itu harus dihilangkan, ketika sudah dihilangkan kita juga harus pikirkan bagaimana solusinya,” pungkasnya.