Samarinda – Berangkat dari situasi aktivitas ekonomi, sosial, serta pendidikan masyarakat yang terhambat akibat kebijakan PPKM di masa pandemi Covid-19, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Samarinda mendorong pemerintah melakukan evaluasi penuh terkait hal tersebut.
Demikian harapan yang disampaikan langsung para demonstran yang tergabung dalam GMNI saat berdiri menyuarakan hal tersebut di depan Kantor Wali Kota Samarinda, Senin (23/8/2021) sore tadi.

Bukan hanya itu, puluhan pengunjuk rasa meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda lebih transparan terhadap anggaran dana bantuan Covid-19 di Kota Samarinda.
Tentu tidak lain dan tidak bukan, semua demi memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Karena menurut hasil kajian para pengunjuk rasa masih ada masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan, tetapi justru tidak masuk dalam list bantuan pemerintah.
Selain itu, dalam implementasi penerapan PPKM di lapangan, kinerja Satpol PP Samarinda dalam melakukan penertiban terhadap pedagang atau pelaku UMKM dinilai harus dengan cara persuasif.
Sehingga tidak terjadi salah informasi terkait lokasi mana saja yang masih melanggar aturan PPKM.
Lebih jauh, koordinator lapangan aksi Paskalis Marus sangat mengharapkan tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya yang terdampak pandemi Covid-19 dan aksi pengamanan yang dilakukan Satpol PP bisa dilakukan dengan pendekatan yang humanis.
“Agar dari pedagang sendiri juga merasa betah dan tidak merasa dirugikan akibat dari kebijakan pemerintah,” tegas Paskalis.
Paskalis menuturkan, Wali Kota Andi Harun telah menanggapi dengan menjelaskan bahwa mungkin sejauh ini kinerja yang diharapkan tidak seratus persen maksimal tapi ke depan akan coba semaksimal mungkin untuk melaksanakan penertiban.
“Setelah ini kawan GMNI Samarinda akan evaluasi. Jika tidak ada respon lebih lanjut mungkin akan ada aksi kedua untuk mengingatkan. Sejauh ini belum ada perjanjian hanya tadi menyerahkan kajian dan sudah diterima oleh wali kota,” tutup Paskalis.