JAKARTA: Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim telah menjawab tantangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian untuk melakukan terobosan dalam mempercepat pembangunan, khususnya dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.
Hal tersebut Rudy Mas’ud sampaikan usai menerima SPM Award 2025 dari Mendagri untuk kategori Provinsi Teraktif dalam Pembinaan Penerapan SPM Kabupaten/Kota, dalam acara yang digelar di Gedung Serbaguna Ditjen Bina Bangsa Kemendagri, Jakarta, Jumat, 23 Mei 2025.
“Gratispol dan Jospol sudah menyentuh enam pelayanan dasar yang masuk dalam indikator penilaian dari SPM Award. Ini mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, transisi kemanusiaan, dan sosial,” ujar Rudy Mas’ud.
Ia memaparkan, Gratispol meliputi pendidikan gratis dari jenjang SMA/SMK hingga jenjang S3 serta seragam sekolah gratis yang dimulai tahun ajaran baru 2025/2026 mendatang.
Kemudian pelayanan kesehatan gratis dan bermutu, umrah dan perjalanan spiritual gratis bagi penjaga masjid dan rumah ibadah, bantuan biaya administrasi kepemilikan rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta internet gratis di setiap desa se-Kaltim.
Sementara itu, program Jospol difokuskan pada peningkatan infrastruktur dasar, khususnya akses jalan penghubung antarkabupaten yang menjadi urat nadi kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
“Pembangunan akan terfokus pada tiga sektor yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Program Gratispol dan Jospol ini sudah inline dengan permintaan Pak Tito tadi. Dari sisi anggaran, sudah ada Rp2,5 triliun hasil refocusing anggaran yang bisa membiayai pelaksanaan program unggulan itu pada tahun 2025 ini,” bebernya.
Gubernur Rudy Mas’ud juga menyebutkan bahwa program ini didanai dari hasil refocusing anggaran sebesar Rp2,5 triliun pada tahun anggaran 2025.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian secara langsung meminta para kepala daerah untuk berani membuat terobosan dalam mempercepat pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
“Dan harus berani membuat terobosan, termasuk efisiensi anggaran yang dialihkan untuk menjadikan enam pelayanan dasar sebagai program prioritas pembangunan,” tegasnya.
Ia bahkan secara khusus meminta Rudy Mas’ud untuk memaksimalkan kekuatan APBD Kaltim yang mencapai lebih dari Rp20 triliun, dengan memberikan pendidikan gratis dari SD hingga SMA, beasiswa pascalulus, serta meningkatkan layanan puskesmas dan perbaikan kawasan kumuh.
“Bila perlu bapak perintahkan SD, SMP gratis. Bapak cover semua. Seluruh bupati wali kota yang lemot-lemot, kurang-kurang bapak cover. Berikan hibah untuk gratis, SMA/SMK gratiskan. Setelah itu yang tamat SMA/SMK berikan beasiswa. Poliklinik, puskesmas rapikan semua, itu kesehatan. Rumah kumuh perbaiki,” pintanya. (Adv)