SAMARINDA: Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Habib Zakaria Bahasyim, soroti permasalahan krusial dalam sistem pendidikan Indonesia.
“Berbicara tentang sistem zonasi Penerimaan murid, memang maksud Mas Menteri ini ingin memajukan dunia pendidikan. Cuma sayangnya model infrastrukturnya belum siap,” tutur Habib Zakaria saat pertemuan Pemprov Kaltim dengan Komite III DPD RI, Kantor Gubernur, Senin (18/9/2023).
Ia juga menyoroti langkah-langkah kontroversial seperti penghapusan ujian nasional dan rencana penghapusan skripsi.
Dalam era digital, perusahaan seperti Google dan Apple lebih menghargai kemampuan individu daripada ijazah formal.
Ini menunjukkan perlunya Indonesia menyusun sistem pendidikan yang lebih baik yang mempertimbangkan tantangan geografisnya yang kompleks, seperti pulau-pulau terpencil dan keterbatasan akses internet.
“Secara keseluruhan permasalahan kita di daerah-daerah ini agar kita bisa beri masukan kepada mas menteri ini supaya mengatur lebih bagus lagi, lebih baik lagi bagaimana seperti apa sistem yang harus dilakukan di negara kita Indonesia,” tuturnya.
Habib Zakaria juga mencatat adanya masalah dalam administrasi pendidikan, seperti pemindahan ke kartu keluarga yang tidak akurat.
Dalam keseluruhan pernyataannya, ia mengajak untuk berdiskusi dengan Kementerian Pendidikan guna mencari solusi yang lebih baik demi kemajuan pendidikan di Indonesia. (*)