BONTANG : Mendekati pemilihan kepala daerah (Pilkada) serantak 2024, isu politisasi program jaringan gas (Jargas) mencuat di Bontang.
Tahun 2025 Sebanyak 11.214 kepala keluarga (KK) di Bontang Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan akan menerima fasilitas Jargas secara cuma-cuma.
Kepastian ini muncul setelah Pemkot Bontang melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Selasa (10/9/2024).
Meski demikian, program ini tak lepas dari sorotan politik mengingat Wali Kota Bontang Basri Rase akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Kota Bontang Heri Keswanto menegaskan program ini seharusnya tidak dikaitkan dengan agenda politik apapun.
“Karena ini musim Pilkada jangan sampai semuanya gampang dipolitisasi,” tegasnya.
Menurutnya, program jargas ini bukan hasil kerja satu orang saja, tapi kolaborasi banyak pihak, termasuk Komisi II DPRD, para birokrat, wali kota, dan wakil wali kota. Semua berperan aktif dalam memperjuangkan kuota 11 ribu Jargas untuk masyarakat Bontang.
Heri menambahkan, jika klaim program ini murni hasil perjuangan wali kota atau pihak tertentu sangat tidak etis, apalagi jika digunakan sebagai alat politik.
“Ini adalah kerja bersama untuk kepentingan masyarakat, jadi semua warga berhak atas fasilitas ini tanpa memandang pilihan politik mereka,” tegasnya.
Heri menekankan pentingnya menjaga keadilan dan transparansi dalam program jargas ini, agar distribusinya benar-benar murni untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan politik sesaat.
Menurut keterangan sebelumnya, Wali Kota Basri Rase dengan tegas membantah adanya keterkaitan antara program pemasangan jargas dan agenda politiknya.
“Program ini sudah dirancang sejak awal, dan pelaksanaannya berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan agenda politik,” ujarnya.(*)