SAMARINDA: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, mengunjungi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltim guna memastikan tak ada pegawai yang bolos pascapencoblosan kemarin.
“Kemudian juga memastikan teman-teman berkinerja, bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi ini silaturahmi sekaligus memberikan motivasi kepada jajaran OPD,” kata Akmal.
Hal itu ia katakan saat melakukan kunjungan dalam rangka silaturahmi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (15/2/2024).
Ia menegaskan, hal itu dilakukan agar tidak ada lagi OPD yang rapornya merah dalam laporan penyerapan anggaran setiap bulannya atau per triwulan.
“Jadi saya tidak mau lagi ketika ada evaluasi per triwulan itu banyak yang merah. Apa penyebabnya merah itu, karena capaian kinerja dan realisasi anggaran setiap bulan tidak tercapai. Kuncinya adalah bagaimana mereka komit,” tegasnya.
Ia mencontohkan, triwulan pertama, yaitu Januari-Februari-Maret yang seharusnya rata-rata 20 persen namun tidak dapat tercapai.
“Kalau 20 persen tidak tercapai, maka akan lari ke triwulan kedua. Nah ini nanti akan membebani triwulan berikutnya,” jelasnya.
Ia mengaku akan berkunjung ke OPD untuk memastikan bahwa setiap OPD memiliki komitmen dalam melaksanakan perencanaan sesuai dengan yang telah di buat.
“Nanti minimal triwulan pertama itu 90 persen. Jadi kalau pun ada deviasi 10 persen itu akan lari ke triwulan kedua. Kalau di triwulan pertama realisasi baru 10 persen, kan nanti 90 persen yang lari ke triwulan kedua. Itu yang membuat merah capaian realisasi anggaran. Nah untuk menghindari jangan sampai merah, kita review sekarang ke OPD dan kita minta OPD untuk komit,” urainya.
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu mengungkapkan, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang umumnya kendala administratif.
“Mungkin SK-nya belum ditandatangani. Mungkin aplikasinya, SIPD-nya kendala. Ini yang menjadi bahan evaluasi kita untuk membenahi kedepan. Tidak sepenuhnya kesalahan dari OPD, kadang juga kesalahan dari instrumennya, SIPD atau SK-nya belum selesai,” pungkasnya.(*)