SAMARINDA : Tingkat inklusi keuangan Indonesia terus meningkat hingga 88,7 persen pada 2023, lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar 85,1 persen.
Meski demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait kesenjangan akses keuangan antara masyarakat desa dan kota, serta rendahnya literasi keuangan digital dibandingkan negara lain di kawasan ASEAN.
Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur (Kaltim) Iwan Kurniawan, mengungkapkan bahwa meski tingkat inklusi keuangan nasional cukup tinggi, namun tingkat literasi keuangan Indonesia masih berada di bawah rata-rata kawasan ASEAN.
“Kita ini di posisi 57 dari 60 dalam rata-rata literasi keuangan di kawasan ASEAN. Ini menjadi tantangan besar, terutama dalam mengatasi kesenjangan inklusi antara masyarakat desa dan kota,” ujarnya (9/11/2024) Fugo Hotel Samarinda.
Menurut Iwan, terdapat perbedaan signifikan antara tingkat inklusi keuangan di wilayah perkotaan dan pedesaan.
Wilayah perkotaan menunjukkan tingkat akses keuangan yang lebih baik, sementara daerah pedesaan masih menghadapi kendala dalam hal literasi dan akses layanan keuangan.
“Literasi keuangan digital di Indonesia yang masih lebih rendah dibandingkan negara lain, sehingga menambah tantangan dalam mencapai inklusi keuangan menyeluruh”, kata iwan
Iwan menjelaskan, Bank Indonesia memiliki lima pilar utama dalam mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI):
Yaitu edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitasi intermediasi dan distribusi, layanan keuangan sektor pemerintah, serta perlindungan konsumen.
Pilar-pilar ini ditujukan untuk meningkatkan akses finansial masyarakat berpenghasilan rendah, lintas kelompok masyarakat, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Strategi ini menjadi payung untuk pengembangan inklusi keuangan yang lebih merata dan melibatkan berbagai segmen masyarakat,” jelas Iwan.
Lebih lanjut, Bank Indonesia menjalankan tiga program utama, yaitu literasi dan edukasi keuangan, digitalisasi pembayaran, serta dukungan terhadap UMKM.
“Selain menyediakan akses perbankan, Bank Indonesia mengembangkan UMKM melalui kapasitas pengembangan, pencatatan keuangan digital, dan pelatihan,” tambahnya.
Dalam rangka mendukung UMKM agar lebih bankable, Bank Indonesia terus melakukan berbagai pelatihan dan digitalisasi data keuangan.
Iwan mengungkapkan bahwa peningkatan kapasitas ini dilakukan agar UMKM dapat memenuhi kriteria perbankan dalam mendapatkan pembiayaan.
“Kita ingin memastikan UMKM siap menjadi bankable, agar mudah dalam mengakses pembiayaan dan memenuhi kebutuhan bisnis mereka,” pungkasnya.(*)