SAMARINDA : Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengajak seluruh lapisan masyarakat terus berperan aktif menjaga kelancaran proses demokrasi di tengah suasana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ini.
Diakuinya, perbedaan pandangan dan pilihan politik lumrah terjadi. Untuk itu, ia menekankan pentingnya toleransi. Terlebih, pilkada hanyalah sebuah kontestasi politik yang dilaksanakan untuk memenuhi konstitusi berbangsa dan bernegara.
“Konsolidasi demokrasi adalah sebuah realita yang harus terus diupayakan, meskipun tidak mudah,” kata Kepala Kesbangpol Kaltim Sufian Agus membacakan sambutan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik.
Hal itu ia sampaikan pada acara Konsolidasi Demokrasi Menuju Pilkada Serentak Kaltim 2024 di Ballroom Fugo Hotel Samarinda, Selasa (3/9/2024).
“Saya menilai kegiatan ini sebagai momen penting bagi kita semua untuk membangun sinergitas dalam rangka menyukseskan perhelatan demokrasi di tingkat daerah,” tuturnya.
Ia pun mengapresiasi tahapan Pilkada Serentak yang telah berjalan dengan aman dan lancar, termasuk tahapan pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir pada 29 Agustus 2024 lalu.
“Kita bersyukur tahapan pendaftaran berjalan lancar. Semoga tahapan berikutnya juga berjalan aman dan damai hingga pemungutan suara nanti,” harapnya.
Meski bersifat heterogen dan menimbulkan kerawanan, namun Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu percaya bahwa masyarakat Kaltim memiliki kedewasaan dalam berdemokrasi.
“Kita harus bangga bahwa rakyat Kaltim mampu menjaga kehidupan demokrasi yang sehat, meski dengan komposisi penduduk yang heterogen,” pujinya.
Ia berpesan agar seluruh warga Kaltim menggunakan hak suaranya pada Pilkada Serentak 2024 dan memilih pemimpin yang berintegritas serta berkomitmen untuk mensejahterakan rakyat.
“Mari kita sukseskan Pilkada Serentak 2024 dan tunjukkan bahwa Kaltim mampu melahirkan pemimpin yang amanah dan berkomitmen untuk kemajuan daerah,” serunya.
Acara menghadirkan narasumber Akademisi Universitas Mulawarman Saipul, Praktisi Irianto Lambrie, dan Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Muhadam Labolo.(*)