SAMARINDA : Seperti ‘dejavu’ berulang yang tak kunjung berhenti, Jembatan Mahakam I kembali ditabrak kapal tongkang bermuatan batu bara pada Sabtu, 26 April 2025, pukul 23.30 Wita.
Kejadian ini menambah daftar panjang insiden di jembatan vital tersebut. Sejak dioperasionalkan hingga sekarang, kejadian tersebut sudah mencapai 23 kali.
Yang terbaru, kapal TB Liberty 7 yang tengah menarik tongkang BG Azamara 3035 menuju area tambat di depan Big Mall Samarinda mengalami putus tali penarik akibat derasnya arus Sungai Mahakam.
Tongkang pun terbawa arus dan menabrak fender pilar keempat Jembatan Mahakam I. Dampaknya, fender pengaman utama pilar mengalami kerusakan cukup parah dan tiangnya bengkok.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sarkowi V Zahry menegaskan perlunya penanganan serius dan bukan lagi reaksi sesaat.
“Lebih baik jembatan ditutup sementara untuk mencegah korban. Perlu evaluasi total dan pihak terkait harus proaktif memeriksa penyebabnya,” ujarnya usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kaltim, Rabu, 30 April 2025.
Sarkowi juga menekankan perlindungan terhadap infrastruktur vital harus melibatkan sinergi semua pihak. Ia menyesalkan lemahnya pengawasan dan tidak adanya langkah mitigasi yang jelas dari instansi terkait.
“Masa terus tertabrak tanpa solusi? Harus ada langkah mitigasi yang jelas. Semua OPD mesti berkolaborasi,” katanya.
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda langsung bergerak cepat dengan memeriksa empat anak buah kapal.
Mereka juga mengamankan rekaman CCTV yang memperlihatkan momen tabrakan keras sebagai bahan investigasi.
Di balik insiden ini, kembali mencuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 1989 yang menetapkan jarak aman 5.000 meter untuk tambat dan labuh kapal dari Jembatan Mahakam.
Namun dalam praktiknya, aturan ini kerap diabaikan oleh operator kapal sehingga memperbesar risiko kecelakaan.
Sarkowi menegaskan, insiden ini harus menjadi momen evaluasi besar-besaran terhadap manajemen lalu lintas sungai dan sistem mitigasi bencana infrastruktur vital.
Ia berharap pemerintah dan otoritas terkait segera duduk bersama menyusun peta jalan pencegahan yang konkret.