Samarinda – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) lagi-lagi diperpanjang. Terdapat 5 provinsi yang diberi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) rapor merah, salah satunya Kaltim. Padahal, trend kasus di Kaltim sudah agak menurun.
Ketua Komisi IV H Rusman Ya’qub menyebut bahwa PPKM merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Artinya mungkin saja penilaian pusat karena memang trend kita masih tinggi atau naik turun,” ungkapnya saat ditemui awak media usai rapat di DPRD Provinsi, Selasa (10/8/2021).
Maka dari itu menurutnya pemerintah harus mengintensifkan 3T (testing, tracing, treatment).
“Karena sekarang kan masyarakat banyak berkeliaran yang tidak mau tes dan tidak mau berinisiatif untuk tes,” ujarnya.
“Ini yang berbahaya sekali. Karena dia merasa aman-aman saja tapi bisa menularkan orang,” lanjutnya.
Namun ia mengatakan apabila testing ini ditekankan, maka konsekuensinya ialah pemerintah harus menyediakan peralatan testing dan harus akurat.
Kemudian setelah melalui testing akan dengan sendirinya terlacak (tracing).
“Memang konsekuensinya pula kalau semakin tinggi pada satu titik, untuk mencapai titik kombinasinya itu kemungkinan yang positif kan pasti naik,” bebernya.
Kemudian penanganan (treatment). Apakah treatment itu dilakukan terpusat dalam satu tempat dalam pengisolasiannya atau sendiri-sendiri.
“Menurut saya memang konsekuensinya itu harus terpusat. Karena kalau diisomankan masalahnya siapa yang monitor isoman itu,” jelasnya.
Ia mempertanyakan sejauh mana masifnya pemahaman masyarakat tentang prosedur isoman yang benar.
Dia menyebut isoman yang tidak benar dapat berisiko menularkan ke yang lain juga. Meskipun sudah isolasi sendiri.
“Siapa yang menjamin kalau dia tidak jalan- jalan. Ada yang monitor apa tidak,” tanyanya.
Maka menurutnya teori yang benar ialah apabila sudah tracing maka isolasinya harusnya terpusat.
Ia mengatakan perpanjangan ini sangat tidak mengenakkan dan merupakan pilihan dilematis bagi pemerintah. Karena berkonsekuensi melahirkan berbagai dampak, termasuk ekonomi.
“Akhirnya orang bisa stres bukan karena coronanya, tapi karena persoalan ekonominya,” ucapnya.
Sehingga ia mengajak kita untuk hidup berdampingan dan berdamai dengan Covid-19. “Tapi bisa tidak rakyat kita betul-betul memiliki kesadaran penuh dan utuh untuk melakukan protokol kesehatan,” jelasnya.
Pergerakan sosial harus dibatasi dan tidak bisa seleluasa dulu. Harus ada pembatasan, tetapi semua persyaratan pembatasan tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah.
Misalnya persyaratan sertifikat vaksin. Maka pemerintah harus membuka akses semudah mungkin bagi rakyat untuk divaksin agar rakyat tidak melanggar.
“Kalau itu menjadi rule/aturan, sebelum dilakukan penegakannya maka semua persyaratan itu pemerintah mestinya harus dipenuhi dulu,” katanya.
Ia mengatakan layanan pemerintah harus dibenahi agar tidak ada cela pemerintah dimainkan.
Ia menegaskan bahwa semua harus berkorban, pemerintah harus dibantu. Rakyat harus menaati segala aturan yang ditetapkan pemerintah.
Tetapi pemerintah juga harus membenahi layanannya dan harus peduli dengan keluh kesah masyarakat kecil.
“Saya ngomong begini bukan berarti saya tidak tahu rintihan masyarakat, tetapi memang ini semua harus berkorban,” ujarnya.
Ia juga mengatakan apabila diberlakukan pembatasan sosial, masyarakat usaha kecil menengah seharusnya mendapat bantuan sosial (bansos).
“Supaya mereka tetap survive, bisa hidup,” ujarnya.
Ia mengajak masyarakat untuk enjoy, tapi bukan bermain-main. “Santai, tidak boleh diliputi rasa ketakutan yang berlebihan. Enjoy, tapi bukan main main. Beda loh ya,” jelasnya.